Kader Perempuan Bangsa Jatim Gelar Konsolidasi Pemenangan Luluk-Lukman di Pilgub 2024
MERAHPUTIH I SURABAYA – Kader Perempuan Bangsa (PB) se-Jawa Timur menggelar konsolidasi pemenangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Khakim, di Hotel Alana Surabaya, Sabtu (21/9/2024). Badan otonom PKB ini berkoordinasi untuk menyatukan semangat mensosialisasikan visi-misi pasangan Luluk-Lukman, khususnya dalam isu kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur.
Dalam kesempatan tersebut, Luluk Nur Hamidah menegaskan pentingnya konsolidasi ini sebagai langkah awal untuk memenangkan Pilgub Jatim 2024.
"Ada bu nyai dan putri-putri kiai yang tergabung dalam ning-ning di Jawa Timur. Kita menyatukan energi dan frekuensi untuk memenangkan Pilgub 2024 bersama-sama," kata Mbak Luluk.
Ia menyoroti bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak masih menjadi masalah akut di Jawa Timur yang belum terselesaikan. Luluk mengusung pendekatan progresif dalam upaya menyelesaikan masalah ini, dengan fokus pada kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan pengentasan ketimpangan sosial-ekonomi.
"Saya mengangkat isu politik perempuan sebagai hal penting yang harus diperjuangkan. Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur masih tinggi, begitu juga dengan ketimpangan kesejahteraan, kemiskinan, dan anak putus sekolah," jelasnya.
Sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024, Luluk juga menekankan pentingnya pembangunan inklusif di Jawa Timur, yang memperhatikan hak-hak perempuan, termasuk ibu rumah tangga dan perempuan penyandang disabilitas.
"Kami tidak ingin ada lagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan yang terabaikan," tegas Luluk.
Ia juga menyatakan bahwa pendekatan yang digunakan untuk mengatasi masalah ini harus melibatkan perubahan pola pikir masyarakat, dengan menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah masalah bersama.
"Kami menawarkan pendekatan 'kekitaan', karena kerja pemerintah saja tidak cukup. Perlu partisipasi aktif dari masyarakat," tambahnya.
Sebagai pengusul Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Anak, Luluk percaya bahwa ketika kesadaran masyarakat tumbuh, mitigasi atas masalah kekerasan ini akan lebih efektif.
"Dengan partisipasi masyarakat, pencegahan akan menjadi gerakan bersama," lanjutnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang afirmatif, khususnya dalam politik anggaran, untuk menangani kekerasan terhadap perempuan secara menyeluruh.
"Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat akan menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan ini," pungkas Luluk. (red)