BPD Jatim Berkomitmen Dorong Pembangunan Berkelanjutan melalui Transformasi Digital


Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono saat menghadiri Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK-BPDSI) di Grand Mercure Hotel, Malang, Kamis (16/1).

MERAHPUTIH I MALANG - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menegaskan pentingnya peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam mempercepat pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan saat ia menghadiri Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK-BPDSI) di Grand Mercure Hotel, Malang, Kamis (16/1).

“Kami optimis BPD mampu menjadi penggerak utama ekonomi daerah dengan komitmen kuat dalam mendukung pembangunan yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Adhy.

Adhy menyoroti perlunya sinergi antara sektor UMKM, daya saing daerah, dan penguatan ekonomi masyarakat dalam strategi pembangunan. Ia juga menekankan pentingnya kemampuan BPD untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi yang terus berkembang pesat.

“Transformasi digital menjadi kebutuhan utama. Peluang digitalisasi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola, inovasi layanan, dan inklusi keuangan yang lebih luas,” tambahnya.

Namun, transformasi digital juga membawa tantangan tersendiri, termasuk ancaman kejahatan siber. Adhy mengingatkan pentingnya penguatan keamanan siber untuk melindungi data nasabah dan menjaga kepercayaan publik.

“Di Indonesia, serangan siber terhadap sektor perbankan menjadi ancaman serius. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan lembaga keamanan siber harus diperkuat,” ujarnya.

Seminar ini diharapkan dapat menjadi wadah bertukar pikiran dan menghasilkan solusi inovatif untuk meningkatkan kinerja BPD secara nasional.

Ketua Umum FKDK-BPDSI, Bahrullah Akbar, mengapresiasi agenda ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat pengawasan Dewan Komisaris BPD.

“Kami memastikan penerapan tata kelola yang baik serta pengawasan internal yang efektif untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan keberlanjutan BPD,” tutup Bahrullah. (red)