Pemprov Jatim Salurkan 870.000 Dosis Vaksin PMK untuk Tekan Wabah di 38 Kabupaten/Kota
Penjabat (Pj) Gubernur Jatim, Adhy Karyono, secara simbolis menyerahkan vaksin ke lima daerah prioritas, yakni Kabupaten Pamekasan (14.500
MERAHPUTIH I SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) kembali mengambil langkah konkret dalam menangani wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak. Sebanyak 870.000 dosis vaksin PMK didistribusikan ke 38 kabupaten/kota se-Jatim dalam sebuah seremoni di Kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Selasa (11/2).
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/31/013/2025 yang menetapkan status keadaan darurat bencana non-alam akibat PMK di Jawa Timur sejak Januari lalu.
Penjabat (Pj) Gubernur Jatim, Adhy Karyono, secara simbolis menyerahkan vaksin ke lima daerah prioritas, yakni Kabupaten Pamekasan (14.500 dosis), Kabupaten Kediri (28.750 dosis), Kabupaten Bojonegoro (25.250 dosis), Kota Probolinggo (1.600 dosis), dan Kabupaten Pasuruan (18.000 dosis).
“Kami bersyukur mendapatkan dukungan 1,7 juta dosis vaksin dari Kementerian Pertanian RI melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hari ini, tahap pertama sebanyak 520.000 dosis kami distribusikan, dan selanjutnya akan ada tambahan 350.000 dosis untuk memenuhi kebutuhan 38 kabupaten/kota,” ujar Adhy.
Meskipun telah mengantongi total 2,2 juta dosis, angka ini masih jauh dari kebutuhan tahunan Jawa Timur yang mencapai 6,6 juta dosis. Oleh karena itu, Adhy meminta pemerintah daerah untuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung vaksinasi PMK di wilayah masing-masing.
“Beberapa kabupaten/kota sudah mulai mengalokasikan anggaran mereka. Kami harap yang lainnya segera menyusul agar pengendalian wabah ini lebih optimal,” tambahnya.
Selain mengandalkan bantuan pemerintah, Adhy juga mengajak para peternak untuk berpartisipasi dalam vaksinasi mandiri. Menurutnya, Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Jawa Timur telah menyediakan vaksin dengan harga terjangkau.
“Kalau melihat harga sapi atau kambing yang cukup tinggi, lebih baik peternak menyisihkan sedikit anggaran untuk vaksin daripada mengalami kerugian besar akibat PMK,” tegasnya.
Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan populasi ternak terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Dinas Peternakan Jatim, provinsi ini memiliki 3,3 juta ekor sapi potong dan perah. Angka tersebut berkontribusi sebesar 62% terhadap produksi sapi perah nasional dan 28% terhadap sapi potong.
Dengan peran strategis tersebut, keberhasilan pengendalian PMK di Jatim akan berdampak signifikan secara nasional. “Jika vaksinasi di Jatim berjalan lancar, provinsi lain juga akan merasakan manfaatnya,” jelas Adhy.
Namun, di tengah upaya besar ini, tantangan juga datang dari keterbatasan anggaran. “Meskipun ada kebijakan penghematan melalui Inpres No. 1, kami tetap menjadikan pengendalian PMK sebagai prioritas utama,” tegasnya.
Sementara itu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI, Dr. Drh. Agung Suganda, menegaskan bahwa bantuan vaksin ini adalah bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dari total alokasi nasional sebesar 4 juta dosis, sebanyak 1,7 juta diberikan kepada Jawa Timur.
“Kami mengapresiasi langkah Pemprov Jatim yang menetapkan status darurat, sehingga bisa mengakses anggaran lebih cepat untuk pengadaan vaksin,” ujar Agung.
Ketua DPRD Jatim, Dra. M. Musyafak, turut menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi wabah PMK. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar masalah ini dapat diselesaikan secara tuntas.
“Kami siap mendukung kebijakan yang diperlukan untuk mengendalikan wabah PMK, meskipun APBD mengalami pengurangan,” katanya.
Selain vaksin, dalam pendistribusian ini turut disalurkan obat-obatan pendukung seperti 10.000 botol analgesik, 11.000 botol antihistamin, 11.000 botol vitamin ATP, dan 8.500 botol vitamin ADE.
Dengan berbagai langkah ini, harapannya Jawa Timur dapat segera keluar dari status darurat PMK dan tetap menjadi lumbung ternak nasional.(red)
