Mengurai Simpul Kebijakan Bencana: Mengapa Kolaborasi Menjadi Nafas Baru Penanggulangan Risiko di Indonesia

MERAHPUTIH I SURABAYA — Di tengah meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi dan kompleksitas krisis ekologis, Indonesia dihadapkan pada urgensi membangun tata kelola penanggulangan bencana yang jauh melampaui pendekatan konvensional. Tidak lagi cukup mengandalkan respons cepat saat bencana terjadi, arah kebijakan nasional kini menuntut kesiapsiagaan yang menyeluruh, adaptif, dan terutama: kolaboratif.

Gagasan tersebut mengemuka kuat dalam Kuliah Strategic Leadership Program Studi Magister Manajemen Bencana Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (SPS UNAIR), Selasa (25/11) yang menghadirkan pakar kebijakan publik dan manajemen bencana, Dr. H. Masyhudunnury, S.H., M.M.

Dalam pemaparannya, Riry, (sapaan akrap Masyhudunnury) menegaskan bahwa paradigma penanggulangan bencana telah bergeser signifikan dari government menjadi governance. Sebuah pergeseran yang tidak hanya semantik, tetapi menentukan arah masa depan ketahanan daerah.

“Kita tidak bisa lagi melihat penanggulangan bencana sebagai tugas tunggal pemerintah. Tantangannya terlalu besar dan terlalu kompleks. Kolaborasi multipihak adalah kunci. Tanpa itu, kebijakan mitigasi hanya menjadi dokumen, bukan solusi,” ujarnya tegas.

Menurut Riry, efektivitas mitigasi tidak akan tercapai jika hanya bertumpu pada pembangunan fisik seperti tanggul, embung, atau perbaikan drainase. Aspek non-struktural, mulai dari edukasi publik, manajemen risiko berbasis komunitas, hingga sistem peringatan dini harus berjalan paralel.

“Bencana itu fenomena teknis sekaligus sosial. Kalau masyarakat tidak memiliki pengetahuan, kapasitas, dan budaya sadar risiko, maka infrastruktur sehebat apa pun tidak akan cukup,” paparnya.

Di tengah dinamika perubahan iklim dan variabilitas risiko, regulasi nasional maupun daerah dituntut lebih lentur dan responsif. Riry menyebut bahwa payung hukum yang adaptif adalah pondasi agar kebijakan pengurangan risiko bencana (PRB) dapat diimplementasikan secara berkelanjutan.

Payung hukum tersebut harus memperhatikan konteks sosial-ekologis lokal, karena karakter risiko di pesisir berbeda dengan pegunungan, dan tantangan di kota metropolitan tidak sama dengan wilayah terpencil.

Ia menekankan bahwa salah satu problem laten PRB adalah ketimpangan kapasitas daerah. Ada daerah yang memiliki perangkat kebijakan lengkap tetapi minim implementasi karena terbatasnya SDM, anggaran, atau koordinasi lintas lembaga.

Padahal, menurutnya, banyak daerah sebenarnya memiliki modal sosial yang sangat kuat berupa kearifan lokal, pengetahuan turun-temurun tentang cuaca, lingkungan, hingga tata ruang tradisional. “Kearifan lokal adalah aset PRB. Ia bukan pelengkap, melainkan sumber strategi,” katanya.

Kuliah ini sekaligus menegaskan peran UNAIR sebagai institusi yang memosisikan diri sebagai School of Collaborative Leadership. Bukan sekadar tempat belajar, tetapi rumah bagi para calon pemimpin yang didorong memahami urgensi kolaborasi lintas sektor dan mempraktikkan kepemimpinan berbasis bukti (evidence-based leadership).

Program ini menjadi ruang pertemuan antara akademisi, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menyusun solusi bersama menghadapi risiko masa depan, mulai dari adaptasi perubahan iklim, krisis air, hingga bencana geologis yang tak terduga.

Di akhir kuliah, Riry mengingatkan bahwa masa depan ketahanan daerah hanya dapat terwujud bila kebijakan publik menggeser orientasi dari respons menuju pencegahan. Ia menegaskan bahwa pencegahan bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang menentukan keselamatan jutaan warga.

“Ketahanan daerah lahir dari kolaborasi, ilmu pengetahuan, dan kepemimpinan yang mau belajar dari risiko. Itu pekerjaan kita bersama.” (dpr)

Editor : Redaksi