Dedi Mulyadi Targetkan Sekolah 12 Tahun untuk Seluruh Anak Jawa Barat

MERAHPUTIH I BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menargetkan setiap anak di provinsi yang ia pimpin dapat menikmati pendidikan minimal hingga jenjang SMA atau sederajat. Ambisi ini, menurut Dedi, bukan sekadar retorika politik, melainkan langkah konkret yang telah disusun secara sistematis bersama DPRD Jawa Barat.

“Angka anak sekolah di Jawa Barat masih rendah. Target saya 12 tahun. Makanya, strateginya tadi sudah disepakati saat rapat bersama Banggar,” ujar Dedi usai menghadiri rapat Badan Anggaran DPRD Jawa Barat di Gedung DPRD, Bandung, Kamis, 22 Mei 2025.

Dedi, yang kerap disapa KDM, mengatakan bahwa capaian pendidikan 12 tahun merupakan indikator dasar pembangunan manusia. Oleh karena itu, pemerintah provinsi, katanya, harus mengambil langkah luar biasa untuk mengejar ketertinggalan.

Dalam paparannya, Dedi menyebutkan dua strategi utama yang telah disusun. Pertama adalah percepatan pembangunan sekolah-sekolah negeri, khususnya SMA, yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

“Strateginya pertama mempercepat pembangunan sekolah-sekolah pemerintah, terutama SMA yang menjadi kewenangan Pemdaprov,” katanya.

Menurut dia, perluasan akses fisik terhadap sekolah penting agar anak-anak, terutama di wilayah pelosok, bisa bersekolah tanpa harus menempuh jarak jauh. “Kalau sekolahnya dekat, beban keluarga berkurang, dan anak-anak bisa sekolah dengan semangat,” ujar KDM.

Strategi kedua adalah penghapusan biaya sekolah, baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Untuk sekolah negeri, kata Dedi, pembebasan biaya sudah berjalan karena dikelola langsung oleh pemerintah. Namun untuk sekolah swasta, pendekatannya lebih selektif.

“Kami akan menggratiskan pendidikan bagi seluruh rakyat Jabar di negeri dan swasta. Khusus untuk swasta digratiskan untuk masyarakat miskin, sehingga diharapkan tahun ini angka partisipasi sekolah 12 tahun meningkat,” kata dia.

KDM mengakui tidak semua anak dari keluarga miskin mampu masuk ke sekolah negeri. Maka, pemerintah provinsi akan menanggung biaya pendidikan mereka yang bersekolah di institusi swasta.

“Kalau negeri kan sudah otomatis gratis. Tapi kan tidak semua warga miskin bisa masuk negeri. Pasti ada yang masuk swasta. Sehingga pemerintah menjamin pendidikan gratis untuk masyarakat miskin di sekolah swasta,” tegasnya.

Komitmen terhadap sektor pendidikan ini menjadi bagian dari keputusan strategis dalam rapat bersama Badan Anggaran. Selain pendidikan, rapat tersebut juga menyepakati pergeseran anggaran untuk sejumlah sektor penting lainnya, antara lain infrastruktur dan kesehatan.

“Sebagaimana yang menjadi rekomendasi Pansus LKPJ tadi, yaitu peningkatan belanja infrastruktur, belanja pendidikan, kesehatan, realokasi penanganan bencana, belanja penanganan sampah, lingkungan hidup, dan postur lainnya,” ujar KDM.

Rapat itu, lanjut Dedi, merupakan wujud sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan arah pembangunan Jawa Barat secara menyeluruh.

“Kalau semua sepakat bahwa masa depan itu ditentukan dari pendidikan, maka tugas kita bersama memastikan anak-anak Jabar sekolah. Tidak hanya hari ini, tapi sampai lulus SMA,” ucapnya menutup pernyataan.

Langkah ambisius Gubernur Dedi Mulyadi ini menuai perhatian banyak pihak, termasuk kalangan pemerhati pendidikan. Tantangan terbesar, menurut mereka, bukan pada desain kebijakan, tetapi pada konsistensi pelaksanaan dan pengawasan di lapangan.

Hingga saat ini, Jawa Barat masih menghadapi ketimpangan pendidikan, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Ketersediaan sarana dan prasarana, distribusi guru, serta hambatan sosial ekonomi menjadi faktor yang membuat partisipasi pendidikan 12 tahun belum merata.

Jika target ini tercapai, maka Jawa Barat bisa menjadi provinsi pelopor dalam pemenuhan hak pendidikan dasar secara menyeluruh. Namun, waktu akan menjadi penentu: apakah visi KDM akan menjadi kenyataan atau sekadar catatan dalam dokumen perencanaan.(RED)

Editor : Redaksi