Produktivitas ASN Bukan Soal Absen Kantor, Gubernur Dedi Mulyadi Tekankan Kinerja dan Perencanaan

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi

MERAHPUTIH I BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di wilayahnya bahwa budaya kerja pemerintah tak lagi bisa disandarkan pada pola lama: hadir di kantor dari pagi hingga sore. Menurutnya, di tengah transformasi digital yang bergerak cepat, ukuran produktivitas telah bergeser ke arah kualitas perencanaan dan capaian kerja, bukan hitungan jam duduk di belakang meja.

“Bekerja di era digital itu bisa dari mana saja. Tanggung jawab tetap sama,” ujar Dedi Mulyadi saat memberikan Pembinaan Kepegawaian Tahun 2025 di Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Kota Bandung, Selasa (18/11/2025). Gaya kerjanya pun mencontohkan hal tersebut. “Saya ini jarang bekerja di kantor. Lebih sering turun langsung menyelesaikan masalah.”

Di hadapan ribuan ASN, pria yang akrab disapa KDM itu menegaskan bahwa digitalisasi telah membuka ruang kerja yang lebih manusiawi. Pegawai tetap bisa menjalankan kewajiban sambil menjalankan peran keluarga, tanpa mengorbankan kinerja.

“ASN tetap bisa bekerja sambil mengasuh anak atau merawat orang tua yang sakit. Dengan perangkat digital, pekerjaan tetap bergerak,” tuturnya. Yang terpenting, menurut KDM, adalah progres kerja sesuai tupoksi dan target berjalan tanpa hambatan.

Ia bahkan menyebut pola kerja fleksibel dapat mengurangi beban anggaran negara, mulai dari konsumsi listrik, air, jaringan internet kantor, hingga biaya bahan bakar operasional.

Dalam kesempatan tersebut, KDM juga menyampaikan kebijakan yang sepenuhnya berangkat dari nilai keluarga yang ia pegang teguh. ASN yang memiliki orang tua sakit, terutama ibu, diberi fleksibilitas untuk mengajukan cuti merawat.

“Kalau ibunya sakit, apalagi stroke, saya beri cuti. Saya sangat mencintai ibu,” ucapnya lirih namun tegas.

Tak hanya itu, ASN juga diberikan hak untuk tidak masuk kerja jika ibu mereka sedang berulang tahun. Baginya, momen tersebut merupakan penghormatan pada perempuan yang melahirkan dan membesarkan generasi bangsa.

“Ketika ibunya ulang tahun, boleh tidak masuk kantor. Itu bentuk penghargaan,” katanya.

KDM menilai, ukuran layanan publik bukan dari penuhnya kantor, melainkan kualitas program dan ketepatan anggaran. Ia meminta BKD dan Sekda Jabar mengatur ulang pola kehadiran agar kantor tak menjadi tempat berkumpul tanpa produktivitas.

“Jangan terlalu banyak orang di kantor kalau tidak produktif,” tegasnya.

Meski mendorong fleksibilitas, KDM memastikan perhatian serius bagi ASN yang bekerja di lapangan dan menghadapi risiko tinggi. Mereka yang mengawasi proyek pembangunan hingga menindak tambang ilegal akan mendapatkan penyesuaian tunjangan.

“Mereka bekerja dengan risiko besar: menutup tambang, mengawasi proyek jalan, jembatan, irigasi. Tunjangannya akan saya tingkatkan,” janjinya.

Mengakhiri pembinaan, KDM menyebut pertemuan itu sebagai momentum untuk menyatukan kembali energi ASN Jabar dalam menyongsong tantangan 2025.

“Pertemuan hari ini membawa harapan. Semua ASN Jawa Barat ada di sini, dan ini membahagiakan,” tutupnya.(gun)

Editor : Redaksi