Jaga Efisiensi, Hidupkan Ekonomi: Pemda Boleh Rapat di Hotel, tapi Tak Boleh Boros

MERAHPUTIH I SURABAYA — Pemerintah daerah kini mendapatkan ruang gerak yang lebih fleksibel dalam menyelenggarakan kegiatan rapat dan pertemuan. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kegiatan di hotel dan restoran tetap diperbolehkan, asalkan dijalankan secara efektif dan tidak berlebihan. Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyambut baik kebijakan ini dan memastikan implementasinya tetap mengedepankan prinsip efisiensi serta asas manfaat bagi publik.

“Kami di Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah lebih dulu melakukan penyesuaian terhadap belanja perjalanan dinas dan berbagai kegiatan seremonial. Jadi, arahan ini sejalan dengan semangat efisiensi yang telah diterapkan,” ujar Emil saat ditemui usai menerima kunjungan Duta Besar Estonia untuk Singapura, Indonesia dan ASEAN di Gedung Negara Grahadi, Jumat (13/6/2025).

Emil menegaskan, efisiensi bukan berarti meniadakan seluruh kegiatan luar kantor. Ia menyebut kegiatan di hotel atau restoran tetap bisa dilakukan dengan dua syarat utama: pertama, kegiatan tersebut memiliki dampak signifikan terhadap kepentingan publik; kedua, aktivitas tersebut turut mendukung perputaran ekonomi lokal, khususnya sektor jasa seperti perhotelan dan restoran yang selama ini menyerap banyak tenaga kerja.

“Dua manfaat harus tercapai sekaligus. Tidak hanya berdampak pada masyarakat luas, tapi juga mendukung sektor yang selama ini menopang perekonomian, seperti jasa dan perdagangan,” ujarnya.

Sikap Pemprov Jatim ini sejalan dengan pesan Presiden RI Prabowo Subianto yang disampaikan Mendagri Tito dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Mataram, Rabu (4/6/2025). Dalam forum bertema “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”, Tito menekankan perlunya kebijakan efisiensi yang tetap memelihara denyut sektor riil.

“Hotel dan restoran punya karyawan, punya rantai pasok makanan yang panjang. Kalau semua rapat harus di kantor, sektor ini bisa lumpuh. Maka kita perlu tetap menghidupkan mereka,” kata Tito.

Tito tidak menampik bahwa pengurangan belanja untuk kegiatan semacam ini adalah bagian dari efisiensi yang ditekankan oleh pemerintah pusat. Namun ia mengingatkan, pemangkasan anggaran tak boleh dilakukan secara membabi buta hingga menihilkan peran sektor swasta dalam pembangunan.

“APBD harus tetap menjadi instrumen yang mendorong peredaran uang di masyarakat. Kalau swasta tidak hidup, jangan harap ekonomi kita bisa bangkit,” tandasnya.

Dalam konteks implementasi, Tito bahkan menyarankan agar kegiatan pemerintah daerah diarahkan ke hotel-hotel dan restoran yang tergolong sedang mengalami tekanan finansial. “Kalau memungkinkan, kegiatan diarahkan ke tempat-tempat yang nyaris kolaps. Ini semacam bantuan tidak langsung melalui kegiatan ekonomi,” ujarnya.

Di Jawa Timur, Emil Dardak memastikan pendekatan selektif semacam itu telah lama diterapkan. Ia menegaskan bahwa kegiatan luar kantor akan diawasi ketat untuk memastikan urgensi dan efisiensinya. “Kami terbuka untuk itu, asalkan tetap sesuai asas manfaat dan tidak disalahgunakan,” tegasnya.

Langkah ini sekaligus menunjukkan arah baru kebijakan fiskal di daerah: tidak hanya soal penghematan, tetapi juga tentang menjaga sirkulasi ekonomi agar tetap berputar, utamanya di sektor jasa yang terdampak berat dalam beberapa tahun terakhir.

Dengan sinyal hijau dari pemerintah pusat ini, para kepala daerah kini ditantang untuk bijak dalam menyeimbangkan antara pengendalian anggaran dan stimulus ekonomi. Efisiensi tetap menjadi landasan, tetapi perputaran ekonomi lokal tidak boleh terhenti. Sebuah dinamika kebijakan yang menuntut kehati-hatian, tetapi juga keberanian. (red)

Editor : Redaksi