Pelantikan 242 Pejabat Maluku Disorot Publik, Diduga Sarat Nepotisme

MERAHPUTIH – Pelantikan 242 pejabat eselon III dan IV oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, pada Rabu (3/9/2025) yang seharusnya menjadi momentum pembaruan birokrasi, justru menuai sorotan tajam.

Acara yang turut dihadiri Wakil Gubernur Abdullah Vanath serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu dinilai menyimpan dugaan kuat praktik nepotisme.

Dalam prosesi tersebut, sebanyak 121 pejabat administrator (eselon III) dan 134 pejabat pengawas (eselon IV) resmi dilantik. Selain itu, 17 pejabat fungsional juga mendapatkan posisi baru.
Dari jumlah tersebut, 160 orang hadir secara langsung, sedangkan 82 lainnya mengikuti pelantikan secara daring.

Gubernur Lewerissa menyebut langkah ini sebagai bagian dari kebutuhan organisasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional. Hal itu sejalan dengan visi “Transformasi Maluku menuju Maluku Maju, Adil, dan Sejahtera.”

Namun, pelantikan tersebut justru memunculkan kontroversi.

Sejumlah nama pejabat yang baru menduduki jabatan strategis di Dinas Pendidikan diduga memiliki hubungan keluarga dengan Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, James Leiwakabessy.

Mereka antara lain Helga Sahetappy, Jefikz Berhitu, Tirza Challesty Engko, dan Ervana Nelawaty Aponno.

Tak berhenti di situ, dugaan keterkaitan keluarga juga menyeret nama Gubernur Hendrik Lewerissa sendiri.

Beberapa pejabat yang dilantik diduga memiliki hubungan langsung dengan gubernur, seperti Nalika Franseska Lewerissa (Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan), Marly Lewerissa (Kabid Koperasi), John

Marcus Hursepuny (Kabid Kominfo), hingga Linda Lewerissa (Kasubbag Disnakertrans).

Nama-nama lain yang disebut memiliki kaitan keluarga, antara lain Donald Cornelis Ceyse Sahetapy, Nofi Marcus Lessil, Bethsy Leiwakabessy, Hendra Ricky Leiwakabessy, Biondi Wattimury, serta Victor Haurissa.

Fenomena ini menimbulkan kritik karena dianggap bertolak belakang dengan prinsip meritokrasi yang selama ini digaungkan pemerintah.

Publik menilai reposisi aparatur sipil negara (ASN) tersebut bukan murni berdasarkan kompetensi, melainkan dipengaruhi oleh relasi keluarga dan kedekatan politik.

Dalam pidatonya, Gubernur Lewerissa mengakui masih banyak tantangan besar yang dihadapi Maluku, mulai dari tingginya angka kemiskinan, pengangguran, hingga kondisi ekonomi yang belum stabil.

Meski demikian, masyarakat kini menanti bukti nyata bahwa reformasi birokrasi di Maluku benar-benar berjalan bersih, adil, dan bebas dari praktik nepotisme.

Editor : Redaksi