PKS Jatim Bidik Dua Digit Suara pada Pemilu 2029, Siapkan Strategi Hadapi Peta Politik Baru

MERAHPUTIH I SURABAYA – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur menggelar kegiatan media gathering bersama sejumlah jurnalis di Kantor DPW PKS Jawa Timur, Surabaya, Rabu (12/3). Kegiatan ini menjadi momentum bagi partai untuk memaparkan arah strategi politik sekaligus mempererat komunikasi dengan media menjelang dinamika politik menuju Pemilu 2029.

Ketua DPW PKS Jawa Timur Bagus Prasetia Lelana mengungkapkan, sebagai partai politik PKS memiliki target yang jelas dalam menghadapi kontestasi politik mendatang, baik di ranah legislatif maupun eksekutif. Ia menegaskan bahwa target utama yang dicanangkan partainya pada Pemilu 2029 adalah meraih suara dua digit.

Menurutnya, target tersebut merupakan amanah dari hasil Musyawarah Nasional PKS yang menetapkan capaian minimal dua digit secara nasional.

“PKS ini partai politik, sehingga tentu memiliki target politik. Dalam kepengurusan sekarang kita menargetkan capaian di legislatif dan juga eksekutif. Amanah dari munas yang disampaikan di Jakarta, target PKS pada pemilu mendatang adalah dua digit,” ujar Bagus.

Ia menjelaskan, secara elektoral posisi PKS di Jawa Timur saat ini masih berada pada angka satu digit. Untuk tingkat nasional perolehan suara PKS berada di kisaran enam persen, sementara di tingkat provinsi sekitar 4,3 persen, dan di tingkat kabupaten/kota sekitar 6,2 persen.

Karena itu, pihaknya menilai target 10 persen suara di Jawa Timur pada Pemilu 2029 merupakan target yang realistis, meskipun kompetisi politik di provinsi tersebut dikenal sangat ketat.

“Kalau di Jawa Timur kita ambil target 10 persen. Dengan kondisi politik di Jatim yang sangat kompetitif dan karakter pemilih yang beragam, menurut kami angka ini cukup realistis untuk dikejar,” jelasnya.

Bagus menambahkan, jika target tersebut tercapai maka PKS berpeluang meningkatkan jumlah kursi di DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur.

Saat ini, total kursi DPR RI yang diperebutkan di Jawa Timur mencapai 87 kursi yang tersebar di 11 daerah pemilihan. Dengan target 10 persen suara, PKS memperkirakan dapat mengamankan sekitar delapan kursi di parlemen.

“Kalau 10 persen dari 87 kursi itu sekitar 8,7 kursi. Jadi kita targetkan delapan kursi untuk DPR RI dari Jawa Timur,” paparnya.

Selain fokus pada pemilihan legislatif, PKS Jawa Timur juga mulai membaca peta politik untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2029. Bagus menilai kontestasi tersebut berpotensi lebih terbuka karena tidak adanya calon petahana.

Sebagaimana diketahui, Gubernur Jawa Timur saat ini Khofifah Indar Parawansa telah menjabat selama dua periode sehingga tidak dapat kembali maju pada Pilgub berikutnya.

“Pilgub yang akan datang itu menarik, karena tidak ada incumbent. Bu Khofifah sudah dua periode. Situasi ini membuka peluang bagi banyak partai untuk mengusung calon masing-masing,” kata Bagus.

Ia memperkirakan sejumlah tokoh baru berpotensi muncul dalam kontestasi tersebut. Namun demikian, PKS tidak dapat mengusung calon sendiri karena jumlah kursi di DPRD Jawa Timur masih belum memenuhi ambang batas pencalonan kepala daerah.

Saat ini PKS memiliki lima kursi di DPRD Jawa Timur sehingga kemungkinan besar harus membangun koalisi dengan partai lain untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

“Kita masih lima kursi di DPRD provinsi, jadi tentu harus berkoalisi. Politik itu dinamis, sehingga kita akan melihat perkembangan dan komunikasi dengan partai-partai lain,” ujarnya.

Bagus juga menyinggung kemungkinan perubahan sistem pemilu yang dapat memengaruhi strategi politik partai. Hal itu berkaitan dengan putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 Tahun 2024 yang membuka peluang pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal.

Jika skema tersebut diterapkan, maka pada tahun 2029 hanya akan dilaksanakan pemilu nasional yang meliputi pemilihan Presiden, DPR RI, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sementara pemilihan kepala daerah dan DPRD akan digelar pada pemilu lokal sekitar dua hingga dua setengah tahun setelahnya.

“Kalau keputusan MK itu dijalankan, maka 2029 nanti hanya memilih Presiden, DPR RI, dan DPD. Setelah itu ada jeda sekitar dua sampai dua setengah tahun, baru kemudian digelar pemilu lokal sekitar 2031,” jelasnya.

Dalam pemilu lokal tersebut, masyarakat akan memilih gubernur, DPRD provinsi, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, serta DPRD kabupaten/kota.

Menurut Bagus, skema tersebut akan memberikan dinamika politik yang berbeda karena proses kontestasi nasional dan daerah tidak lagi berlangsung bersamaan.

Ia menilai perubahan itu dapat membuka peluang lebih luas bagi partai-partai untuk mempersiapkan strategi politik secara lebih fokus.

“Kalau pemilu nasional dan lokal dipisah, tentu dinamika politiknya akan berbeda. Partai bisa lebih fokus menyiapkan strategi untuk masing-masing kontestasi,” ungkapnya.

Melalui kegiatan media gathering ini, PKS Jawa Timur berharap komunikasi dengan media dapat terus terjalin dengan baik sehingga berbagai agenda dan gagasan politik partai dapat tersampaikan secara terbuka kepada publik.

Bagus menegaskan bahwa partainya akan terus memperkuat konsolidasi organisasi, memperluas basis pemilih, serta meningkatkan kinerja kader sebagai upaya mencapai target dua digit suara pada Pemilu 2029.(pps) 

Editor : Redaksi