Jatim Lepas 3.600 Lulusan Vokasi ke Luar Negeri, Program SMK 3+1 Disiapkan Cetak Tenaga Kerja Global

MERAHPUTIH I SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat langkah penyiapan tenaga kerja muda berdaya saing internasional. Sebanyak 3.000 lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan 600 lulusan lembaga pelatihan kerja (LPK) resmi dilepas untuk bekerja di luar negeri dalam sebuah program penempatan tenaga kerja berbasis pendidikan vokasi.

Momentum tersebut sekaligus ditandai dengan peluncuran program kelas kebekerjaan luar negeri SMK “3+1”, sebuah skema pendidikan yang dirancang untuk menyiapkan lulusan SMK lebih siap memasuki pasar kerja global.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan, program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden agar lulusan pendidikan vokasi tidak hanya siap kerja di dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing di pasar tenaga kerja internasional.

“Lulusan SMK dan kursus untuk bekerja di luar negeri. Ada 3.000 lulusan SMK dan 600 lulusan kursus yang kita lepas untuk bekerja di beberapa negara,” ujar Abdul Mu’ti, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, pemerintah tengah membangun paradigma baru pendidikan vokasi yang tidak hanya fokus pada kompetensi teknis, tetapi juga kesiapan menghadapi kebutuhan industri global yang terus berkembang.

Program SMK 3+1, kata dia, menjadi salah satu strategi utama dalam transformasi tersebut. Dalam skema ini, siswa menjalani pendidikan reguler selama tiga tahun di bangku SMK, kemudian mendapatkan tambahan satu tahun khusus untuk pembekalan kerja melalui kemitraan dengan perusahaan dan lembaga penyalur tenaga kerja, baik nasional maupun internasional.

“Kemudian yang kedua adalah peluncuran program kami, SMK 3+1. Ini merupakan usaha kami untuk menyiapkan lulusan SMK dapat memasuki dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri,” katanya.

Ia menjelaskan, pada tahun tambahan tersebut siswa tidak hanya memperoleh pelatihan teknis lanjutan, tetapi juga pengalaman adaptasi dunia kerja yang lebih konkret melalui program magang, pelatihan bahasa asing, hingga pemahaman budaya negara tujuan.

“Mereka bisa belajar dari SMK yang tiga tahun, kemudian menambah satu tahun untuk penyiapan masuk dunia kerja dengan kemitraan perusahaan dan juga kemitraan berbagai agensi, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri,” tuturnya.

Abdul Mu’ti menilai penguatan kompetensi bahasa asing menjadi aspek penting dalam peningkatan kualitas lulusan vokasi Indonesia. Karena itu, pemerintah mulai memperluas program pelatihan bahasa di berbagai daerah.

Ia mengungkapkan, sehari sebelumnya pihaknya meresmikan program pelatihan bahasa di 136 SMK di Indonesia yang memang diproyeksikan untuk mendukung penempatan kerja luar negeri.

“Tadi malam di Tangerang saya juga meresmikan program pelatihan bahasa untuk 136 SMK di Indonesia, yang memang mereka menyiapkan para muridnya bisa bekerja di luar negeri dengan kemampuan bahasa asing di negara-negara tujuan,” ujarnya.

Selain bahasa, calon pekerja migran juga dibekali pemahaman tentang budaya kerja, aturan hukum, hingga sistem sosial negara tujuan. Pemerintah ingin memastikan tenaga kerja Indonesia tidak hanya kompeten, tetapi juga mampu beradaptasi dengan lingkungan baru secara profesional.

“Dan mereka ini bekerja di sektor-sektor profesional dan juga telah memiliki kontrak dengan lembaga-lembaga resmi, sehingga insyaallah mereka akan dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Mereka memiliki kemampuan bahasa, memiliki kemampuan dan wawasan kebudayaan, serta kesiapan untuk memasuki negara di mana mereka berada,” katanya.

Dalam proses keberangkatan, pemerintah juga memberikan pendampingan administratif kepada peserta, termasuk pengurusan dokumen keimigrasian seperti paspor dan visa. Langkah ini dilakukan agar calon pekerja migran tidak terbebani persoalan biaya maupun prosedur administrasi.

“Berbagai hal menyangkut kesiapan keimigrasian juga kita dampingi, sehingga mereka tidak ada kesulitan, termasuk kesulitan finansial ketika harus misalnya mengurus paspor, mengurus visa, dan kelengkapan dokumen untuk mereka berangkat,” ucap Abdul Mu’ti.

Ia memastikan program tersebut juga dilaksanakan melalui koordinasi lintas kementerian guna menjamin perlindungan pekerja migran Indonesia selama bekerja di luar negeri.

“Sudah ada MoU dengan Kementerian P2MI terkait dengan program-program yang kami laksanakan ini. Sehingga insyaallah mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Abdul Mu’ti menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang dinilai aktif mendukung pengembangan pendidikan vokasi dan penyiapan tenaga kerja internasional.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, yang selama ini telah menjadi mitra penting kami dalam menyusun program ini,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin menjelaskan, mayoritas peserta pelepasan tahap pertama berasal dari Jawa Timur. Namun program tersebut juga melibatkan lulusan dari sejumlah provinsi lain di Indonesia.

“Untuk periode ini kebanyakan dari Provinsi Jawa Timur. Tapi karena sekalian dia bersamaan dengan yang lain, maka juga ada dari provinsi-provinsi lainnya,” katanya.

Ia menyebut pelepasan tenaga kerja luar negeri akan dilakukan secara bertahap oleh provinsi lain dalam beberapa bulan mendatang sesuai kesiapan masing-masing daerah.

Tatang menjelaskan kebutuhan tenaga kerja Indonesia di luar negeri cukup beragam dan disesuaikan dengan permintaan negara tujuan. Jepang dan Korea Selatan, misalnya, masih membutuhkan tenaga kerja di sektor caregiver, pertanian, dan manufaktur.

“Kalau dilihat dari job order yang ada, memang tergantung pada negaranya. Seperti misalnya Jepang, Korea, itu banyaknya untuk caregiver. Tapi di samping itu juga memang kebutuhan untuk di pertanian dan kebutuhan manufaktur juga ada,” ujarnya.

Sementara di Turki, peluang kerja lebih banyak tersedia pada sektor hospitality yang dinilai cocok dengan karakter pekerja Indonesia.

“Kalau misalnya di Turki, banyaknya untuk hospitality. Di sana mereka sangat percaya dengan tenaga kerja Indonesia,” kata Tatang.

Untuk memperkuat pelaksanaan program tersebut, pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp115 miliar bagi pengembangan SMK di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Timur.

“Untuk SMK kami Rp115 miliar untuk seluruh Indonesia, Jawa Timur salah satunya,” ujar perwakilan Direktorat SMK.

Berdasarkan data Dindik Jawa Timur, daerah penyumbang peserta terbanyak berasal dari Kabupaten Tulungagung dengan 1.628 peserta dari 11 SMK. Disusul Madiun 431 peserta dari dua SMK, Sidoarjo 358 peserta dari 17 SMK, Kabupaten Pasuruan 329 peserta dari delapan SMK, Kota Malang 320 peserta dari 12 SMK, dan Kabupaten Tuban 314 peserta dari enam SMK.
Bidang kompetensi peserta meliputi teknik mesin, teknik listrik, farmasi, teknik komputer dan jaringan, tata boga, teknik sipil, serta agribisnis dan agroteknologi.

Kepala Dindik Jawa Timur, Aries Agung Paewai menyebut tingginya partisipasi Jawa Timur dalam program kerja luar negeri tidak lepas dari penguatan strategi pentahelix serta link and match antara kurikulum SMK dengan kebutuhan industri global.

Menurut Aries, Dindik Jatim terus mendorong sekolah memperkuat empat pilar pengembangan pendidikan, yakni peningkatan kualitas pembelajaran, akselerasi sertifikasi kompetensi berstandar global, penguatan bahasa asing, serta perluasan kerja sama dengan industri internasional.

Program pelepasan ribuan lulusan vokasi ke luar negeri tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem pendidikan vokasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri global. Di tengah tingginya persaingan tenaga kerja, penguasaan keterampilan teknis, bahasa asing, dan pemahaman budaya dinilai menjadi modal utama bagi generasi muda Indonesia untuk menembus pasar kerja internasional.(pps)

Editor : Redaksi