Jatim Kejar Target IDL 95 Persen, Adhy Desak Daerah Percepat Tekan Zero Dose

MERAHPUTIH I SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperketat upaya percepatan imunisasi dasar lengkap (IDL) dengan menuntut pemerintah kabupaten/kota bergerak lebih agresif menekan angka zero dose, yakni anak yang sama sekali belum pernah menerima imunisasi.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, saat membuka High Level Meeting (HLM) bertajuk Dialog Bersama Pak Sekda: Dari Komitmen Menjadi Aksi untuk Generasi Sehat dan Berkualitas melalui Penurunan Zero Dose Imunisasi, Senin (29/6/2026). Forum itu diikuti delapan sekretaris daerah kabupaten, organisasi perangkat daerah terkait, perwakilan UNICEF Wilayah Jawa, serta akademisi Universitas Airlangga.

Adhy menegaskan, imunisasi merupakan fondasi pembangunan sumber daya manusia yang tidak boleh diabaikan. Menurutnya, setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan kesehatan melalui imunisasi lengkap sejak dini.

"Keberhasilan imunisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan vaksin, tetapi juga oleh kemampuan kita membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat," tegas Adhy.

Ia mengungkapkan, target nasional dalam RPJMN 2026 menetapkan cakupan bayi yang memperoleh Imunisasi Dasar Lengkap sebesar 85 persen. Namun Pemerintah Provinsi Jawa Timur memasang target lebih tinggi, yakni 95 persen sebagai bentuk komitmen memberikan perlindungan optimal bagi seluruh anak.

Meski demikian, capaian hingga Mei 2026 masih belum sesuai harapan. Realisasi IDL di Jawa Timur baru mencapai 34,5 persen, masih berada di bawah target minimal provinsi sebesar 39,6 persen. Dari total kabupaten/kota, hanya delapan daerah atau sekitar 21,05 persen yang berhasil memenuhi target tersebut.

Adhy memberikan apresiasi kepada daerah yang menunjukkan kinerja terbaik, yakni Kota Surabaya, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Blitar. Menurutnya, keberhasilan daerah tersebut menjadi bukti bahwa kepemimpinan yang kuat, koordinasi lintas sektor, serta dukungan masyarakat mampu mempercepat cakupan imunisasi.

Sebaliknya, ia meminta daerah yang masih tertinggal, seperti Kabupaten Bondowoso, Magetan, Malang, Blitar, dan Madiun, segera melakukan evaluasi dan langkah percepatan agar tidak semakin tertinggal dari target provinsi.

Selain rendahnya capaian IDL, Adhy juga menyoroti masih tingginya jumlah anak yang berpotensi masuk kategori zero dose. Hingga Mei 2026, tercatat sebanyak 50.538 anak di Jawa Timur diperkirakan belum pernah menerima imunisasi sama sekali.

"Kondisi ini menjadi perhatian serius karena mereka merupakan kelompok yang paling rentan terhadap penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi," ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Jawa Timur telah menggulirkan sejumlah kebijakan percepatan, mulai dari penerbitan Surat Edaran Gubernur mengenai akselerasi layanan imunisasi dan penurunan zero dose, pembentukan Desa/Kelurahan Imunisasi Mantap (Desa IMAN), hingga pembentukan Tim Koordinasi Akselerasi Program Imunisasi (KAPI) Provinsi Jawa Timur.

Langkah tersebut juga diperkuat melalui kolaborasi bersama TP PKK, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, hingga mitra pembangunan seperti UNICEF.

Adhy menekankan, keberhasilan program imunisasi tidak dapat dibebankan hanya kepada sektor kesehatan. Seluruh perangkat daerah harus mengambil peran aktif agar tidak ada lagi anak yang kehilangan hak memperoleh imunisasi.

Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten/kota memfokuskan tiga langkah utama, yakni memperkuat Tim KAPI di daerah, memperluas implementasi Desa IMAN, serta mengoptimalkan pendekatan My Village My Home atau Desaku Rumah Imunisasiku untuk memastikan setiap keluarga mengetahui status imunisasi anaknya.

"Melalui forum ini kita tidak berhenti pada diskusi dan komitmen, tetapi harus diterjemahkan menjadi aksi nyata yang terukur di lapangan. Setiap anak yang berhasil kita imunisasi adalah investasi bagi masa depan Jawa Timur," pungkasnya.(pps)

Editor : Redaksi