Dishub Jatim Pertahankan Halte Medaeng sebagai Titik Integrasi Trans Jatim, Sopir Angkot Diminta Penuhi Aturan Operasion

MERAHPUTIH I SURABAYA – Polemik penolakan sejumlah sopir angkutan kota (angkot) terhadap pengoperasian Halte Medaeng sebagai titik integrasi Bus Trans Jatim masih berlanjut. Meski aksi protes terus disuarakan, Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur memastikan layanan integrasi di Halte Medaeng tetap dipertahankan karena dinilai menjadi kebutuhan masyarakat.

Kepala Dishub Jawa Timur, Nyono, menegaskan keberadaan titik integrasi tersebut justru memudahkan mobilitas penumpang antarkoridor Trans Jatim, terutama bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dari Bangkalan menuju wilayah barat seperti Mojokerto maupun sebaliknya.

Menurutnya, apabila integrasi di Halte Medaeng dihapus, masyarakat akan dibebani biaya transportasi tambahan karena harus menggunakan transportasi daring untuk berpindah koridor.

"Kalau tidak ada integrasi di Medaeng, masyarakat harus naik ojek online lagi. Ongkos bus hanya Rp5.000, tetapi biaya ojek bisa mencapai Rp15.000. Ini tentu memberatkan masyarakat," kata Nyono.

Ia menjelaskan, keberatan yang disampaikan kelompok sopir angkot berangkat dari anggapan bahwa keberadaan integrasi Trans Jatim menyebabkan penumpang angkot berkurang. Namun, Dishub menilai kondisi tersebut juga dipengaruhi semakin sedikitnya armada angkot yang masih beroperasi.

"Faktanya sekarang tidak banyak angkot yang beroperasi. Kalau pun ada yang masih jalan, kami harus melihat apakah izin trayeknya masih berlaku atau tidak. Selain itu usia kendaraan juga banyak yang sudah lebih dari 25 tahun, padahal secara aturan sudah tidak memenuhi syarat operasional," ujarnya.

Nyono mengatakan pemerintah tidak bisa mengabaikan kebutuhan masyarakat hanya karena adanya penolakan dari sebagian operator angkot. Menurutnya, pelayanan transportasi publik harus tetap berjalan dengan mempertimbangkan kepentingan pengguna jasa.

Ia mencontohkan masyarakat dari Bangkalan yang hendak menuju Mojokerto akan jauh lebih mudah apabila dapat berpindah koridor di Halte Medaeng. Tanpa integrasi tersebut, penumpang harus mencari moda transportasi lain yang biayanya lebih mahal.

"Kalau mereka melarang integrasi, sementara angkotnya sendiri tidak banyak beroperasi, lalu siapa yang melayani masyarakat? Itu yang menjadi pertimbangan kami," katanya.

Nyono juga mengungkapkan selama ini terdapat berbagai keberatan terhadap operasional Koridor 2 Trans Jatim. Bahkan, menurutnya, bus Trans Jatim sempat tidak diperbolehkan masuk ke Terminal Purabaya (Bungurasih) maupun mendirikan halte di sepanjang rute tertentu.

Padahal, lanjut dia, Koridor 2 merupakan pengembangan dari layanan bus hijau yang sebelumnya telah beroperasi di jalur tersebut.

"Bus hijau dulu tidak dipermasalahkan. Sekarang ketika diganti menjadi Trans Jatim justru dipersoalkan. Padahal layanan ini pada dasarnya melanjutkan sistem yang sudah ada," ujarnya.

Meski demikian, Dishub Jatim mengaku tetap mengedepankan pendekatan persuasif dengan terus membuka ruang komunikasi bersama para sopir angkot dan organisasi yang menaungi mereka.

Pemerintah juga membuka peluang mencari solusi terbaik agar pelayanan transportasi publik tetap optimal tanpa mengabaikan kepentingan para pelaku angkutan konvensional.

"Yang kami lakukan adalah komunikasi terus-menerus. Kalau memang ada keberatan soal integrasi, setidaknya harus ada solusi lain bagi masyarakat pengguna Trans Jatim," tutur Nyono.

Selain mempertahankan integrasi di Medaeng, Dishub Jatim juga kembali mendorong pemerintah kabupaten maupun kota untuk segera mengembangkan sistem angkutan pengumpan (feeder) yang terhubung dengan layanan Trans Jatim.

Menurut Nyono, pengoperasian feeder merupakan kewenangan pemerintah daerah karena melayani perjalanan di dalam wilayah kabupaten atau kota, sedangkan Trans Jatim berfungsi melayani konektivitas antarkabupaten.

"Trans Jatim merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Kalau feeder itu menjadi tugas pemerintah kabupaten atau kota. Daerah juga harus bergerak agar sistem transportasi publik bisa saling terhubung," katanya.

Ia mencontohkan rencana Pemerintah Kota Malang yang akan mengaktifkan kembali angkutan kota sebagai feeder sekaligus mendukung layanan angkutan sekolah. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk memperkuat integrasi transportasi massal.(pps)

Editor : Redaksi