PWU Gandeng Kejati Bereskan Aset Bermasalah

Direktur Utama PWU Jatim, Erlangga Satriagung
Direktur Utama PWU Jatim, Erlangga Satriagung

MERAHPUTIH I SURABAYA – PT Panca Wira Usaha (PWU) Jawa Timur mulai mempercepat pembenahan tata kelola perusahaan sebagai tindak lanjut rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jatim. Salah satu langkah yang ditempuh yakni menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur untuk membantu penyelesaian persoalan aset yang selama ini menjadi pekerjaan rumah perusahaan.

Direktur Utama PWU Jatim, Erlangga Satriagung, mengatakan kerja sama tersebut dilakukan sekitar satu hingga dua pekan setelah rekomendasi Pansus BUMD diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur.

“Fokus kita salah satunya pada rekomendasi dari Pansus BUMD, yaitu masalah tata kelola. Makanya beberapa hal yang kita lakukan, kira-kira seminggu atau dua minggu setelah Pansus menyerahkan rekomendasi kepada Gubernur, kita langsung melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi,” kata Erlangga.

Menurutnya, kerja sama dengan Kejati secara khusus diarahkan untuk membereskan aset-aset milik Pemprov Jatim yang dikelola PWU. Ia menyebut sebagian aset tersebut masih menghadapi berbagai persoalan hukum dan administrasi.

Erlangga menjelaskan, terdapat aset yang masih dikuasai pihak ketiga, aset yang alas haknya bermasalah, hingga aset yang setelah ditelusuri ternyata bukan milik PWU. Bahkan, terdapat aset yang tercatat dalam daftar perusahaan tetapi keberadaannya belum ditemukan.

“Mayoritas seperti itu. Ada yang asetnya dikuasai pihak ketiga, ada yang sejak dulu alas haknya mati, ada yang ternyata aset sebelum diserahkan ke PWU ini ternyata milik orang lain. Ada yang di daftar asetnya ada, tapi barangnya tidak ada,” ujarnya.

PWU kemudian berkoordinasi dengan bidang Pemulihan Aset dan Perampasan Aset (PEMA) di Kejati Jatim. Erlangga menyebut sudah ada sekitar 17 hingga 18 perkara yang diserahkan untuk ditindaklanjuti.

Sebelumnya, PWU juga telah bekerja sama dengan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati Jatim. Kerja sama tersebut mencakup penyelesaian persoalan kerja sama usaha, tata kelola, dan sejumlah persoalan lainnya.

“Dibantu banyak sekali oleh Kejaksaan Tinggi untuk menyelesaikan banyak masalah,” tuturnya.

Erlangga mengakui pembenahan PWU bukan pekerjaan sederhana. Sebab, perusahaan tersebut merupakan gabungan lima perusahaan daerah pada masa lalu yang masing-masing telah memiliki persoalan sebelum dilebur menjadi PWU.

“PWU itu memang gabungan dari lima perusahaan daerah zaman dulu. Artinya gabungan lima perusahaan daerah yang bermasalah. Dibuntel jadi satu jadi PWU,” katanya.

Karena itu, pembenahan tata kelola dinilai menjadi fondasi penting agar perusahaan dapat berjalan secara berkelanjutan. PWU pun menetapkan periode 2026 hingga 2027 sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola di seluruh lini perusahaan.

“Tata kelola ini prasyarat untuk bisa menjalankan Business Going Concern. Peraturan-peraturan harus dipahami oleh semua bidang, kemudian ditata kelolakan aturan-aturan itu,” jelas Erlangga.

Selain menggandeng Kejati, PWU juga bekerja sama dengan bidang pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui penerapan sistem antikorupsi yang disebut PANCIEK.

Erlangga menyebut penerapan sistem tersebut terus berjalan dan pada tahun lalu PWU memperoleh nilai 76 dari KPK.

“Tetap tata kelola ini harus kita jadikan ujung tombak untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, semuanya itu di tata kelola,” tegasnya.

Ia berharap pembenahan yang dilakukan selama 2026 hingga 2027 dapat membawa PWU menjadi BUMD dengan tata kelola yang semakin kuat.

“PWU sejak dulu memang tata kelolanya lemah. Kita perbaiki terus. Saya di sini delapan tahun itu belum selesai juga urusan tata kelola. Terus, karena banyak sekali yang harus dilakukan,” pungkasnya.(pps)

Editor : Redaksi