Khofifah Lantik Enam Pejabat Eselon II, Minta Segera Beradaptasi dan Berani Ambil Keputusan

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik enam pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (18/11).
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik enam pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (18/11).

MERAHPUTIH I SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik enam pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) untuk mengisi sejumlah jabatan strategis yang kosong di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Pelantikan berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (18/11).

Enam pejabat tersebut ditempatkan pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari sektor perkebunan, perdagangan, koordinasi wilayah hingga pengelolaan perekonomian dan pengadaan barang/jasa.

Dalam arahannya, Khofifah meminta para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dan tidak membutuhkan waktu lama untuk mengambil peran sebagai pengambil kebijakan di masing-masing instansi.

Menurutnya, kemampuan teknis dan kecakapan saat menduduki jabatan sebelumnya belum tentu menjamin seseorang mampu mengambil keputusan ketika dipercaya memimpin sebuah organisasi.

"Ketika menjadi komandan di salah satu dinas, ternyata tidak mudah mengambil keputusan. Karena itu, saudara harus berani memutuskan. Kalau ada yang kurang dipahami, konsultasikan," tegas Khofifah.

Ia meminta pejabat tidak ragu berkoordinasi dengan Biro Hukum apabila menghadapi persoalan regulasi, maupun dengan Sekretaris Daerah (Sekda) terkait sinergi dan kolaborasi lintas organisasi.

Khofifah juga mengingatkan pentingnya memahami perubahan regulasi yang terus berlangsung di berbagai kementerian, termasuk Kementerian Dalam Negeri. Para pejabat diminta menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mempertahankan integritas dan nama baik institusi Pemprov Jatim.

"Ada amanah masyarakat Jawa Timur di pundak kita masing-masing. Menjaga amanah itu menjadi kewajiban yang harus kita upayakan pemenuhannya secara maksimal," ujarnya.

Khofifah kemudian menguraikan sejumlah pekerjaan prioritas yang harus segera ditangani masing-masing pejabat. Untuk Kepala Dinas Perkebunan, salah satu fokus utama adalah mempercepat program bongkar ratun tebu guna mendukung target swasembada gula nasional.

Ia meminta koordinasi dilakukan bersama Direktorat Jenderal Perkebunan serta pemerintah kabupaten, terutama terkait kesiapan lahan yang telah ditetapkan melalui surat keputusan kepala daerah.

Kepada Kepala Disperindag, Khofifah menekankan pentingnya pengawasan langsung terhadap kondisi pasar, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Ramadan, hingga Idulfitri.

Lonjakan kebutuhan bahan pokok, termasuk tepung terigu, harus diantisipasi melalui koordinasi dengan Bulog, distributor, serta pemantauan harga dan pasokan di pasar.

"Di Perindag jangan banyak di kantor. Harus sering ke pasar, banyak bertemu dengan masyarakat dan pelaku usaha," pesannya.

Ia juga meminta program pasar murah terus diperkuat melalui kerja sama lintas sektor. Namun, pelaksanaannya harus memperhatikan keberlangsungan pedagang tradisional.

Khofifah menegaskan pasar murah tidak boleh menjadi pesaing pasar rakyat. Karena itu, kegiatan tersebut diarahkan ke kawasan permukiman agar masyarakat lebih mudah mendapatkan kebutuhan pokok tanpa mengganggu aktivitas perdagangan di pasar tradisional.

Selain pengendalian harga, Khofifah meminta Disperindag mengoptimalkan jaringan perdagangan antardaerah dan antarprovinsi melalui misi dagang. Peluang kerja sama tersebut juga perlu dihubungkan dengan investasi dan penguatan UMKM.

Ia mencontohkan komitmen transaksi perdagangan Jawa Timur dengan Jawa Barat yang mencapai Rp8,6 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp6,1 triliun berasal dari sektor peternakan dan produk hilirisasinya.

Menurut Khofifah, capaian tersebut menunjukkan peluang perdagangan antardaerah masih sangat besar jika potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah dipetakan secara cermat.

Untuk pimpinan Bakorwil Pamekasan dan Madiun, Khofifah memberikan perhatian khusus terhadap kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem pada musim hujan.

Ia mengingatkan adanya peringatan BMKG mengenai potensi hujan berintensitas tinggi di sejumlah wilayah. Kondisi tanah yang sebelumnya mengalami kekeringan dan retakan, khususnya di kawasan lereng, berpotensi meningkatkan risiko longsor ketika diguyur hujan.

Karena itu, Bakorwil diminta memperkuat pemantauan wilayah dan menjadi perpanjangan tangan pemerintah provinsi dalam mendeteksi persoalan sejak dini.

"Bakorwil harus menjadi mata, telinga, sekaligus memberikan layanan dan respons lebih awal karena posisinya lebih dekat dengan daerah. Harus lebih banyak berada di wilayah penugasan," katanya.

Perhatian berikutnya diarahkan kepada Biro Perekonomian yang ke depan akan mendapat tambahan kewenangan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Khofifah meminta pengelolaan BUMD dilakukan secara menyeluruh, termasuk mengevaluasi anak perusahaan yang dinilai sudah tidak memiliki prospek usaha. Perusahaan yang tidak lagi produktif harus diputuskan secara tepat agar tidak terus menjadi beban APBD.

Ia menegaskan, keberadaan BUMD semestinya mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), bukan justru membebani keuangan pemerintah daerah.

Sementara untuk Biro Pengadaan Barang/Jasa, Khofifah mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan menghindari potensi penyimpangan dalam proses pengadaan. Ia meminta seluruh pejabat dan aparatur Pemprov Jatim meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korupsi.

Menutup arahannya, Khofifah menegaskan bahwa tanggung jawab menjaga amanah dan marwah pemerintahan bukan hanya dibebankan kepada enam pejabat yang baru dilantik, melainkan seluruh jajaran Pemprov Jatim.

"Jaga amanah, jaga marwah Pemprov Jawa Timur. Jalankan tugas dengan istiqomah, penuh kejujuran dan integritas," pungkasnya.

Enam pejabat yang dilantik yakni Firdaus Sulistijawan sebagai Kepala Bakorwil Pamekasan, sebelumnya Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial.

Zainal Fanani dipercaya menjadi Kepala Bakorwil Madiun setelah sebelumnya menjabat Kepala Badan Penghubung Daerah. Andrio Himawan Wahyu Aji dilantik sebagai Kepala Biro Perekonomian, sebelumnya Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Jatim.

Selanjutnya, Syamsiar Aulia Rahman menjabat Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah, sebelumnya Kepala Bagian Persidangan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD.

Prasojo Bayu Suwondo Putro dipercaya memimpin Dinas Perkebunan setelah sebelumnya menjabat Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sementara Muhamad Arif Widodo dilantik sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, setelah sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.(pps)

Editor : Redaksi