MERAHPUTIH I JAKARTA – Dinamika politik menjelang penentuan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai menghangat. Sejumlah nama mencuat dan mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Namun, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa proses penentuan sosok pengganti tersebut sepenuhnya harus berjalan sesuai mekanisme konstitusional dan kewenangan Presiden.
Dasco memilih tidak masuk terlalu jauh dalam pusaran dukungan yang mengarah kepada dirinya. Ia justru mengingatkan semua pihak agar menghormati hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Sikap tersebut disampaikan Dasco di tengah semakin dekatnya tenggat pengajuan dua kandidat calon wakil presiden. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan MPR, prosesi pemilihan, penetapan, hingga pelantikan wakil presiden akan berlangsung dalam Sidang Paripurna MPR pada 9 Desember 2026.
Dengan jadwal tersebut, Presiden Prabowo memiliki waktu hingga 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden beserta seluruh persyaratan kepada pimpinan MPR.
Pernyataan Dasco sekaligus menjadi respons atas gelombang dukungan yang belakangan mengemuka menjelang proses pengisian jabatan tersebut. Namanya masuk dalam sejumlah pembicaraan politik bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono.
Ketiga nama tersebut dinilai memiliki posisi strategis dalam lingkaran politik pemerintahan maupun Partai Gerindra. Namun, Dasco tidak ingin dukungan yang berkembang di ruang publik mendahului mekanisme resmi yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.
"Mengenai dukungan terhadap masalah wapres, saya sampaikan bahwa, marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada presiden melalui undang-undang," kata Dasco usai Sidang Paripurna DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia menegaskan, kewenangan untuk mengajukan kandidat bukan berada pada pihak-pihak yang saat ini ramai memberikan dukungan. Presiden memiliki hak untuk menentukan dua nama yang nantinya disampaikan kepada MPR untuk diproses sesuai ketentuan.
"Bahwa calon yang diusulkan itu adalah calon yang akan diserahkan oleh presiden kepada MPR," imbuhnya.
Meski menekankan pentingnya menghormati kewenangan Presiden, Dasco tidak menutup mata terhadap munculnya sejumlah nama dalam bursa calon wakil presiden pengganti Gibran.
Selain dirinya, Ahmad Muzani dan Sugiono juga disebut-sebut sebagai figur yang berpeluang masuk dalam pertimbangan politik. Ketiganya merupakan kader Partai Gerindra yang memiliki posisi penting dalam struktur politik nasional.
Ahmad Muzani saat ini menjabat Ketua MPR RI. Sementara Sugiono menduduki posisi Menko PMK sekaligus Sekjen Partai Gerindra. Adapun Dasco merupakan salah satu pimpinan DPR RI yang memiliki peran penting dalam dinamika politik di parlemen.
Dasco memberikan apresiasi terhadap munculnya nama-nama tersebut. Ia menyebut Muzani dan Sugiono sebagai kader terbaik partai. Meski demikian, apresiasi tersebut tidak lantas menjadi sinyal bahwa proses penentuan calon wakil presiden telah mengerucut pada figur tertentu.
"Namun itu tadi, saya sampaikan bahwa mari kita hormati hak Presiden yang sudah diatur undang-undang untuk kemudian memasukkan nama ke MPR sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa Dasco berupaya menempatkan persoalan pengisian jabatan wakil presiden dalam koridor aturan, bukan semata-mata berdasarkan besarnya dukungan politik terhadap figur tertentu.
Di tengah munculnya berbagai spekulasi, keputusan akhir mengenai dua nama yang akan diajukan tetap berada di tangan Presiden Prabowo. Karena itu, dukungan terhadap Dasco, Muzani, maupun Sugiono belum dapat dijadikan patokan mengenai siapa yang nantinya dipilih untuk mengikuti proses di MPR.
Sementara itu, MPR RI telah menetapkan 9 Desember 2026 sebagai jadwal pelaksanaan Sidang Paripurna untuk proses pemilihan, penetapan, dan pelantikan wakil presiden.
Penetapan jadwal tersebut menjadi tahapan penting karena sekaligus menentukan batas waktu bagi Presiden untuk menyampaikan kandidat yang akan diproses oleh lembaga permusyawaratan tersebut.
Ketentuan mengenai pengajuan calon wakil presiden itu merujuk pada Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib. Secara khusus, Pasal 136 ayat (1) mengatur batas waktu pengusulan dua nama calon wakil presiden oleh Presiden kepada pimpinan MPR.
Dalam aturan tersebut, Presiden diwajibkan menyampaikan dua nama calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR.
Artinya, dengan agenda paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026, dua nama yang diusulkan Presiden Prabowo harus sudah diterima pimpinan MPR paling lambat Rabu, 25 November 2026.
Ketentuan itu membuat waktu bagi Presiden untuk menentukan kandidat semakin terbatas. Publik pun tinggal menunggu keputusan Prabowo mengenai dua figur yang akan dibawa ke MPR.
Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 secara tegas menyebutkan:
"Presiden mengusulkan 2 (dua) calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada Pimpinan MPR paling lama 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR".(red)
Editor : Redaksi