BKKBN Gandeng Arzeti Sosialisasikan Tetap KB

MERAHPUTIH|Sidoarjo – Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur bersama Arzeti Bilbina, anggota DPR RI Komisi IX memberikan bantuan APD untuk 20 bidan dan 1000 paket sembako untuk masyarakat Sidoarjo. Selain memberikan bantuan, kegiatan ini juga dalam rangka mensosialisasikan pentingnya tetap ber-KB di masa pandemi ini.

 “Alhamdulillah, kami Komisi IX DPR RI beserta Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur bisa berbagi di masa pandemi ini. Kami memberikan bantuan sebanyak 20 APD untuk bidang mandiri, APD ini terdiri dari APD baju hamzat, masker medis, handscoon dan 1000 paket sembako,” kata Arzeti.

Arzeti berpesan kepada seluruh masyarakat khususnya Sidoarjo untuk terus meningkatkan keharmonisan rumah tangga dan bisa menerima kondisi ini dengan sabar. “Sebab jika tidak disikapi dengan sabar dan ikhlas maka jumlah keluarga yang stress akan terus meningkat dan bisa berdampak buruk bagi kehidupan keluarga, misalkan tindakan KDRT baik kepada pasangan maupun kepada anak-anak,” pesan mantan model ini.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sukaryo Teguh Santoso menjelaskan kegiatan ini merupakan  Kegiatan Sosialisasi Advokasi dan KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) BANGGA KENCANA (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) bersama Mitra Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Sidaoarjo.

“Kegiatan ini untuk menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan KB pada masa tanggap darurat Covid untuk mencegah terjadinya drop out atau putus pakai kontrasepsi. Dimana drop out KB di Jatim mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam tiga bulan terakhir,” kata Sukaryo Teguh, usai acara pemberian bantuan di Balai Desa Cangkringsari, Sidoarjo.

Selain itu, sambung Teguh kegiatan ini juga untuk meningkatkan komitmen pemangku kepentingan, meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku PUS (Pasangan Usia Subur) dan keluarga terhadap Program Bangga Kencana melalui integrasi edukasi melibatkan pemangku kepentingan atau penentu kebijakan serta mitra kerja baik di provinsi serta kabupaten, kota. Serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya, penyebaran, pencegahan dan penanganan Covid-19.

Dampak pandemi Covid-19 rupanya tidak hanya menyangkut aspek kesehatan, namun juga berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan pelayanan di berbagai bidang. Ditambah maraknya berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau hoax, menimbulkan kecemasan dan kepanikan di tengah masyarakat.

Situasi ini juga berdampak pada pelaksanaan Program Keluarga Berencana khususnya dalam pelayanan kontrasepsi dan keberlangsungan pemakaian kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur (PUS). Pelaksanaan program Keluarga Berencana mengalami penurunan karena kurang optimalnya pelayanan KB dan terbatasnya akses masyarakat ke fasilitas kesehatan di masa pandemi . Adanya kekhawatiran terlular Covid-19 bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan KB ke fasilitas kesehatan, karena dianggap salah satu tempat penularan penyakit, bisa jadi turut menyumbang pada meningkatnya angka drop out penggunaan kontrasepsi. Ancaman serius yang dapat terjadi adalah meningkatnya angka kehamilan sehingga beresiko terjadi fenomena Baby Boom di Indonesia.

Data Statistik Rutin April 2020 menyebutkan, Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Jawa Timur adalah 7.849.073. Sebagian dari PUS ini tidak terlindungi  karena tidak memakai alat kontrasepsi. Apabila dari sejumlah PUS tersebut secara bersamaan hamil dan melahirkan, maka bisa dibayangkan jumlah bayi yang akan terlahirkan. Tren Kehamilan di Jawa Timur dari Februari ke Maret menunjukkan peningkatan  yaitu 229.667  (2,84 persen dari Total PUS) pada Februari menjadi 232.287 ( 2,93 persen dari Total PUS) pada bulan Maret.

“Kami sangat menyarankan untuk menunda kehamilan selama masa pandemi, karena sulitnya akses ke fasilitas kesehatan, dan perubahan hormonal di masa kehamilan menyebabkan ibu lebih rentan terhadap penyakit,” imbuhnya.

Bagi PUS yang ingin ber-KB, Perwakilan BKKBN Jawa Timur telah mendistribusikan alkon ke seluruh wilayah kabupaten dan kota, sehingga dipastikan alkon terjamin kesediannya bagi calon akseptor. Pelayanan KB selama pandemi dilaksanakan sesuai protokol kesehatan dengan : pasien membuat perjanjian dahulu dengan bidan maupun dokter; menunda pelayanan KB MOW MOP dan mengganti dengan kontrasepsi pil, kondom, dan suntik; menerapkan physical distancing serta wajib memakai Alat Pelindung Diri saat pelayanan. (sis/ayn)

 

Editor : Ayun Rahmawati