MERAH|PUTIH - Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno , di sela - sela paripurna Penyerahan Laporan Pertanggung Jawab Gubernur tahun Anggaran 2022 geram dengan sejumlah sikap Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah(OPD) yang tidak hadir dalam Paripurna tersebut.
"Saya Lihat ada Beberapa OPD yang Mengelola Anggaran besar ini tidak pernah hadir , Salah satu-nya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak pernah hadir," tegas Barnabas Orno di Baileo Rakyat Karang Panjang Selasa (4/7) Ambon.
Seharusnya lanjut Wagub ini , Pimpinan OPD Hadir dalam Paripurna dan mendengarkan semua keluhan yang disampaikan pimpinan dan anggota DPRD , untuk dijadikan bahan evaluasi. "Sehingga ketika tidak diberikan arahan lagi pimpinan OPD sudah mengetahuinya," beber Barnabas Orno.
Dia pun mengancam , jika perilaku pimpinan dan staf OPD seperti ini , maka dirinya akan menggunakan Hak Konstitusionalnya sebagai Wakil Gubernur yang diberikan oleh Undang - Undang.
"Saya akan menggunakan kapasitas Wakil Gubernur yang diberikan oleh Undang - Undang dalam pengawasan. Saya minta aparat penegak hukum bantu saya untuk mengawasi kalian," ketus Wagub dengan nada Kesal.
"Kalau seperti ini, satu ketika aaya akan bicara , karena Wakil Gubernur kalau bicara pasti akan berdampak besar. Apa karena aaya hanya Wakil Gubernur jadi tidak hadir. Mentang - mentang Wakil tidak tanda tangan SK," kesal Banabas Orno.
Salah satu pimpinan OPD yang kena hajar orang nomor dua ini adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Insun Sangadji yang tidak pernah hadir dalam Paripurna di DPRD Maluku.
Sementara itu pantauan harian merah-putih.id di Gedung Baileu Rakyat Karang Panjang terlihat Pimpinan OPD yang tidak hadir dan atau yang diwakili antara lain : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan , Dinas Kesehatan , Dinas Pertanian Kepala Badan Pengelola dan Aset Daerah , Kepala Badan Kepegawaian Propinsi Maluku.(boy)
Editor : Eko Yudiono