MERAHPUTIH I JAKARTA - Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Komisi VIII DPR RI akhirnya mencapai kesepakatan terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1446 H/2025 M. Dalam rapat kerja yang berlangsung pada awal pekan ini di Jakarta, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dan Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan optimisme bahwa penurunan BPIH ini tidak akan mengurangi kualitas layanan bagi jemaah haji.
Setelah melalui proses diskusi panjang, BPIH tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 89.410.258,79. Angka ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan BPIH 2024 yang mencapai Rp 93.410.286,00. Penurunan ini, menurut Kementerian Agama, mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengelola dana haji secara lebih efisien, tanpa mengurangi aspek pelayanan utama kepada jemaah.
Baca juga: Menhaj RI Tekankan Integritas Layanan Jelang Penyelenggaraan Haji 2026
Dalam rincian BPIH 2025, terdapat dua komponen utama, yaitu Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar langsung oleh jemaah, dan Nilai Manfaat yang berasal dari hasil optimalisasi dana setoran awal jemaah. Untuk tahun ini, rata-rata Bipih yang harus dibayar jemaah adalah Rp 55.431.750,78, atau sekitar 62ri total BPIH.
Sementara itu, sisa biaya sebesar Rp 33.978.508,01 (38ri total BPIH) akan ditutup dari alokasi Nilai Manfaat. Menariknya, dengan adanya penurunan BPIH, besaran Bipih yang dibayarkan oleh jemaah turut menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini diharapkan dapat memberikan kelonggaran finansial bagi masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji.
Namun, efisiensi yang diterapkan juga berdampak pada pengurangan alokasi Nilai Manfaat yang digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji. Jika pada tahun 2024 Nilai Manfaat mencapai Rp 8,2 triliun, pada tahun 2025 nilai ini hanya Rp 6,83 triliun, atau lebih rendah sekitar Rp 1,37 triliun.
Kesepakatan ini mengacu pada Pasal 48 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang menegaskan pentingnya transparansi dalam penetapan BPIH. Menteri Agama menegaskan bahwa penurunan ini telah melalui kajian komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Baca juga: Arab Saudi Perluas Layanan Makkah Route, Embarkasi Makassar Jadi Sorotan Baru Jamaah Timur Indonesia
Adapun kuota haji Indonesia tahun 2025 telah ditetapkan sebesar 221.000 jemaah, yang terdiri atas 201.063 jemaah reguler murni, 1.572 petugas haji daerah, dan 685 pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Selain itu, terdapat kuota tambahan untuk jemaah haji khusus sebanyak 17.680 orang.
Penurunan BPIH ini diapresiasi oleh berbagai pihak sebagai langkah positif untuk meringankan beban calon jemaah haji. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga kualitas pelayanan di tengah pengurangan alokasi dana.
“Kami memastikan bahwa penurunan biaya ini tidak akan memengaruhi pelayanan inti, seperti akomodasi, transportasi, dan katering,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Baca juga: Kementerian Haji dan Umrah Tegaskan Mekanisme Berlapis Istithaah Kesehatan Jamaah
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan dana haji agar efisiensi yang diupayakan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi jemaah.
Ke depan, pemerintah bersama DPR akan terus melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dana haji dapat mendukung keberlangsungan ibadah haji dengan layanan terbaik. Dengan langkah ini, Indonesia diharapkan mampu menjaga reputasi sebagai salah satu negara dengan penyelenggaraan ibadah haji yang profesional dan transparan. (red)
Editor : prass prasetyo