MERAHPUTIH I SURABAYA — Pemerintah Kota Surabaya mengambil langkah strategis dalam menghadapi dinamika sistem pendidikan di kota ini. Menatap tahun ajaran 2025/2026, Pemkot menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan keberlangsungan sekolah-sekolah lama dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), ketimbang memberikan sokongan kepada sekolah baru.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, saat bertatap muka dengan jajaran Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, serta perwakilan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dalam agenda Halal Bihalal yang berlangsung di Balai Kota Surabaya, Rabu (9/4/2025).
Baca juga: Pemkot Surabaya Sisir Jalan Dharmawangsa–Semarang: Trotoar Dibersihkan, Parkir Liar Ditertibkan
“Saya sampaikan ke Dinas Pendidikan dan perwakilan guru MKKS serta K3S, saya tidak akan bantu sekolah baru, saya hanya akan bantu sekolah yang sudah lama,” ucap Eri dengan nada tegas.
Pernyataan tersebut muncul dari keprihatinannya atas fenomena berkurangnya jumlah murid di sejumlah sekolah. Menurut Eri, penyebab utama masalah ini adalah kurangnya regulasi terkait pendirian sekolah baru dan lemahnya pengawasan terhadap jarak antar lembaga pendidikan.
"Jarak antar sekolah tidak terkendali. Di satu sisi ada wilayah yang padat, di sisi lain malah kekurangan murid. Perlu diketahui, tidak semua izin pendirian sekolah berasal dari Pemkot. Ada juga dari Kementerian Agama atau instansi lain," jelasnya.
Sebagai solusi, Eri memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi pendirian sekolah-sekolah baru secara menyeluruh. Ia juga mengingatkan agar sekolah baru tidak mengandalkan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) dari pemerintah kota, karena bisa berdampak negatif bagi eksistensi sekolah lama.
Baca juga: Untag Surabaya Mantapkan Langkah Global, Gandeng UTHM Malaysia Perkuat Riset dan Akademik
“Kalau sekolah baru tetap berdiri dan berharap BOPDA, maka sekolah lama bisa kehilangan murid. Itu yang harus kita hindari,” ujarnya.
Wali Kota juga mengkritik praktik penambahan kelas yang justru menyedot siswa dari sekolah lain. "Sekolah menambah kelas tapi siswanya malah ambil dari sekolah sebelah, itu tidak sehat. Untuk yang seperti ini, kami tak lagi memberi bantuan," tandasnya.
Dalam pandangannya, langkah Pemkot ini bukan sekadar strategi administratif, melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem pendidikan yang adil dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa pemerataan akses dan kualitas pendidikan menjadi tanggung jawab bersama.
Baca juga: Satpol PP Sisir Jalan Johar–Sulung, Pemkot Surabaya Tertibkan PKL dan Parkir Liar
Terkait dengan sekolah swasta, Eri memaparkan adanya perbedaan perlakuan. Beberapa sekolah swasta diketahui tak menerima BOPDA, sementara yang lain — terutama yang baru berdiri dan kekurangan murid — mengajukan permintaan bantuan kepada Pemkot.
“Kalau memang tidak mampu, mereka bisa minta untuk dikelola Pemkot. Tapi semua itu perlu kita atur ulang mekanismenya,” katanya.
Di tengah momentum Lebaran, Wali Kota berharap semangat kebersamaan antar sekolah bisa dikedepankan. “Saya ingin suasana Lebaran ini menjadi penguat tali silaturahmi. Tidak ada lagi persaingan yang tidak sehat, karena yang utama adalah membentuk anak-anak yang berkepribadian kuat,” tutupnya. (red)
Editor : prass prasetyo