MERAHPUTIH I SEMARANG — Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menerima kunjungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI di ruang kerjanya, Selasa (29/4/2025). Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan audit pemenuhan hak asasi manusia di tingkat kabupaten dan kota.
Audit tersebut merupakan inisiatif baru Komnas HAM untuk menilai pelaksanaan empat hak dasar di daerah, yakni hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pangan. Kabupaten Wonosobo ditunjuk sebagai salah satu dari dua wilayah percontohan nasional, bersama Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.
Baca juga: Delegasi Connect Souq Sambangi Jateng, Bidik Kopi hingga Kelapa untuk Pasar Global
“Kami bersyukur, dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, salah satunya yang dinilai adalah Kabupaten Wonosobo di Jawa Tengah,” ujar Taj Yasin. Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap mendukung penuh proses audit tersebut agar pemenuhan hak dasar masyarakat berjalan optimal.
Audit akan dilaksanakan dalam beberapa tahapan, mulai dari studi kebijakan, penilaian lapangan, telaah oleh tim ahli, hingga sesi klarifikasi bersama pemerintah daerah. Hasil akhir berupa skor dan rekomendasi akan diumumkan pada peringatan Hari HAM Desember mendatang.
Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menyatakan, Wonosobo dipilih karena memiliki kesiapan kelembagaan, termasuk telah membentuk Komisi HAM daerah. “Ini menjadi landasan kuat untuk menjadikan Wonosobo sebagai model nasional audit HAM,” ujarnya.
Baca juga: ASN Diminta Jadi Garda Terdepan Pembangunan, Gubernur Luthfi Ingatkan Korpri Perkuat Layanan Publik
Ia menambahkan, kunjungan lapangan akan dilakukan pada Juli 2025. Tujuan utama audit bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mengidentifikasi praktik-praktik baik yang bisa direplikasi di daerah lain.
“Kami ingin memperkuat implementasi HAM di daerah, bukan mempermalukan. Kami ingin praktik baik yang ditemukan bisa menjadi inspirasi bagi wilayah lain,” kata Anis.
Baca juga: DPN Soroti Kerentanan Jateng, Pertahanan Nonmiliter Jadi Fokus Utama
Taj Yasin menyambut baik pendekatan tersebut dan menilai kehadiran Komnas HAM sebagai mitra penting dalam pengawasan dan evaluasi program pemenuhan hak dasar di daerah.
“Ini langkah strategis agar HAM tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar hadir dalam kebijakan dan praktik pemerintahan daerah,” ujarnya.(red)
Editor : Redaksi