MERAHPUTIH I MALANG – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersinergi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan pilar-pilar sosial guna mempercepat penurunan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Khofifah saat menghadiri Dialog Pilar-pilar Sosial se-Malang Raya bersama Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Universitas Negeri Malang (UM), Jumat (2/5).
Baca juga: Jatim Mantapkan Dukungan untuk Swasembada Susu dan Gula, Khofifah: Siap di Garis Terdepan
“Ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh elemen bangsa bersinergi menurunkan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026 dan kemiskinan secara umum di bawah lima persen pada 2029,” kata Khofifah.
Gubernur menjelaskan, penanganan kemiskinan di Jawa Timur dilakukan melalui berbagai strategi, termasuk misi “Jatim Sejahtera” yang merupakan bagian dari program Nawa Bhakti Satya, sejalan dengan Asta Cita ke-6 dan Quick Wins 5 pemerintah pusat.
Ia menegaskan bahwa pilar-pilar sosial seperti pendamping PKH, Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) merupakan ujung tombak dalam pelayanan sosial. Oleh karena itu, perhatian dan dukungan kepada mereka menjadi sangat penting.
“Kalau kata Gus Ipul, pilar sosial harus dibuat tersenyum lebih dulu agar mereka bisa membuat orang lain tersenyum,” ujarnya.
Berdasarkan data, saat ini terdapat 5.262 SDM PKH, 666 TKSK, dan 1.820 Tagana di Jawa Timur. Sebagian besar dari mereka telah mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan dari APBD Provinsi Jatim. Pemerintah provinsi juga memberikan dukungan berupa peningkatan kapasitas, perlindungan sosial, serta sertifikasi dan penghargaan.
Adapun alokasi anggaran dari APBD untuk mendukung kinerja mereka antara lain: Tali Asih TKSK sebesar Rp3,96 miliar, Tali Asih Tagana sebesar Rp5,73 miliar, honor pendamping pasung sebesar Rp720 juta, bantuan transportasi PKH Plus sebesar Rp12,1 miliar, dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi TKSK dan Tagana senilai total lebih dari Rp426 juta.
Baca juga: Jatim Mantapkan Diri sebagai Lumbung Ekspor Desa, 73 Desa Devisa Baru Diresmikan di TPS Surabaya
Khofifah juga menyebut program PKH Plus sebagai salah satu instrumen penting pengentasan kemiskinan. Program ini ditujukan kepada lansia berusia 70 tahun ke atas, dengan total penerima mencapai 354.111 orang selama 2019–2025.
“Yang terbaru, kami sedang mempersiapkan Sekolah Rakyat untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Setiap sekolah akan menampung 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA,” kata Khofifah.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyanyikan lagu “Manusia Hebat” dan memimpin sholawat bersama peserta untuk memotivasi pilar-pilar sosial yang hadir.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan akurasi dalam penyaluran bantuan sosial.
Baca juga: Imam Utomo Kembali Pimpin PMI Jawa Timur: Aklamasi yang Menegaskan Soliditas dan Kepercayaan Publik
“DTKS sudah tidak berlaku, sekarang pakai DTSEN. Presiden mengarahkan kebijakan pemberdayaan sepanjang hayat. Jadi, semboyannya: Bansos sementara, berdaya selamanya,” ujar Gus Ipul.
Ia menyebut total anggaran sosial nasional tahun 2025 mencapai Rp504,7 triliun dan menegaskan pentingnya ketepatan sasaran agar anggaran tidak terbuang sia-sia. “Potensi penghematan jika tepat sasaran bisa mencapai Rp101 hingga Rp127 triliun,” katanya.
Dalam acara tersebut, Gubernur Khofifah dan Mensos Saifullah juga menyerahkan bantuan sosial berupa sepatu kepada calon siswa Sekolah Rakyat. Gubernur secara langsung memakaikan sepatu kepada Asila Putri Salsabila, sementara Mensos memakaikan sepatu kepada Ganda Rizki Raditya. (RED)
Editor : Redaksi