MERAHPUTIH I SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong peran strategis perempuan dalam membangun budaya antikorupsi. Melalui bimbingan teknis yang digelar di Ruang Rapat Bhinaloka Adhikara, Kantor Gubernur Jawa Timur, Jumat (9/5/2025), ratusan perempuan dari berbagai organisasi dilibatkan dalam penguatan nilai integritas.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan, perempuan memiliki pengaruh besar dalam pembentukan karakter di lingkungan keluarga, masyarakat, hingga dunia kerja. Karena itu, keterlibatan perempuan dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi sejak dini.
Baca juga: KPK Sisir Dua Rumah Pejabat Ponorogo, Jejak Kasus Monumen Reog Menguat
“Kami yakin perempuan memiliki potensi strategis sebagai agen perubahan, baik dalam keluarga maupun masyarakat luas. Mereka dapat menjadi pelopor nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab,” ujar Adhy.
Kegiatan yang diinisiasi Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK tersebut mengangkat tema Peran Perempuan sebagai Garda Terdepan dalam Membangun Budaya Antikorupsi. Sekitar 100 peserta hadir, mewakili berbagai organisasi perempuan dari sektor pemerintahan dan pendidikan.
Menurut Adhy, perempuan bisa menjadi “agen perubahan” yang membawa dampak nyata dalam menekan tingkat korupsi di lingkungan sekitar. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga serta tata kelola pemerintahan yang baik agar semangat antikorupsi tidak berhenti hanya pada wacana.
“Korupsi bukan hanya persoalan aparat atau pejabat publik. Masyarakat, termasuk perempuan, memiliki peran penting sebagai pengawas yang mendorong budaya antikorupsi secara sistemik,” tambahnya.
Baca juga: Usai Vonis Berat dan Rehabilitasi Presiden, Eks Direksi ASDP Hirup Udara Bebas
Dalam kesempatan tersebut, Adhy juga menyoroti pentingnya penguatan nilai antikorupsi di sektor pendidikan, terutama karena sekolah sebagai satuan kerja terkecil juga mengelola anggaran yang kompleks. Pembekalan integritas kepada pendidik dan peserta didik menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam membentuk generasi antikorupsi.
Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, David Sepriwasa, menjelaskan bahwa strategi pemberantasan korupsi yang dijalankan lembaganya mencakup tiga pilar utama: pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Program yang menyasar perempuan, menurutnya, berada dalam kerangka pendidikan.
“Pendidikan menjadi dasar agar korupsi bisa dicegah sebelum terjadi. Perempuan memiliki tiga peran penting: sebagai istri, ibu, dan anggota masyarakat. Ketiganya bisa menjadi fondasi dalam membangun ekosistem antikorupsi,” ujar David.
Baca juga: KPK Periksa 12 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji, Arah Penyidikan Kian Mengerucut
Ia menambahkan, penguatan integritas pribadi akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan sistem yang mendukung. Oleh karena itu, sinergi antara sistem yang baik dan individu yang berintegritas menjadi kunci keberhasilan pencegahan korupsi.
Bimbingan teknis ini menghadirkan narasumber Qilda Fathiyah, Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK yang juga Koordinator Program Keluarga Berintegritas dan Perempuan Antikorupsi. Materi pelatihan mencakup pendekatan praktis agar peserta mampu menanamkan nilai-nilai antikorupsi di lingkungan terdekat. (dpr)
Editor : Redaksi