MERAHPUTIH I MAKKAH - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 berhasil mengurai satu per satu persoalan yang sempat membayangi proses migrasi sistem layanan haji ke delapan syarikah (perusahaan penyelenggara). Pernyataan ini ia sampaikan di tengah atmosfer religius Masjidil Haram, dalam sebuah refleksi yang tampak optimistis.
Namun, di balik pernyataan "sukses" tersebut, tersirat pengakuan akan kompleksitas dan berbagai masalah sistemik yang justru belum tuntas. Sebab bagaimana bisa sebuah penyelenggaraan dinilai berhasil, jika pada saat yang sama masih dibutuhkan "ijtihad berani" dan "terobosan" untuk menghindari krisis yang diprediksi?
Baca juga: Menhaj RI Tekankan Integritas Layanan Jelang Penyelenggaraan Haji 2026
“Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT karena satu persatu persoalan-persoalan yang kita hadapi kemarin sudah terurai dengan baik,” ujar Menag.
Ucapan syukur Menag seolah ingin menenangkan kekhawatiran publik. Namun, justru kalimat lanjutannya menyiratkan ketegangan yang sempat terjadi dalam proses transisi besar-besaran sistem layanan haji. Peralihan dari sistem layanan tunggal ke delapan syarikah bukanlah langkah kecil. Ia adalah revolusi struktural yang menuntut kesiapan logistik, integrasi data, dan kapasitas manajemen lapangan yang presisi.
“Kejeniusan teman-teman yang bertugas di sini mampu melakukan ijtihad yang cukup berani… sehingga banyak hal yang diperkirakan akan berpotensi masalah berat… ternyata bisa terselesaikan,” tambahnya.
Jika memang sistem sudah matang, mengapa harus mengandalkan "kejeniusan" individu petugas? Pernyataan ini, alih-alih menunjukkan keberhasilan sistemik, justru mengindikasikan keberhasilan berbasis improvisasi dan kecerdikan lapangan. Dengan kata lain: sistem belum cukup kuat untuk berdiri sendiri, masih bergantung pada kerja-kerja heroik individu.
Menag juga menekankan pentingnya dokumentasi dan evaluasi menyeluruh. Ia meminta seluruh tim Amirul Hajj untuk mencatat dan menyusun laporan secara detail dari seluruh proses yang dijalani.
“Tujuannya agar kita memiliki buku besar pelaksanaan haji dari A sampai Z,” tegas Menag.
Jika benar tahun ini sudah sukses dan minim masalah, untuk apa perlu "buku besar" sebagai referensi wajib? Penekanan pada dokumentasi ini justru memberi sinyal bahwa banyak hal berjalan di luar perencanaan awal, dan pengalaman tahun ini harus dijadikan "pelajaran" agar tidak terulang. Ini bukan tanda kesempurnaan, tapi refleksi bahwa sistem masih butuh perbaikan mendasar.
Dilema Syarikah: Lebih Baik atau Lebih Rumit?
Baca juga: Arab Saudi Perluas Layanan Makkah Route, Embarkasi Makassar Jadi Sorotan Baru Jamaah Timur Indonesia
Perubahan ke delapan syarikah sejak awal menuai pro dan kontra. Di satu sisi, diversifikasi penyedia layanan dianggap dapat meningkatkan kompetisi dan kualitas. Tapi di sisi lain, fragmentasi tanggung jawab juga menciptakan celah koordinasi yang lebih besar.
Masih segar dalam ingatan bagaimana pada awal musim haji, beberapa jemaah mengalami kebingungan karena alur layanan yang berbeda-beda. Keluhan soal pembagian logistik, jadwal transportasi, hingga kejelasan siapa yang bertanggung jawab dalam kondisi darurat menjadi isu tersendiri.
Namun narasi semacam ini nyaris tak muncul dalam keterangan resmi. Yang terdengar hanya "syukur", "kejeniusan petugas", dan "sukses mengurai persoalan". Pertanyaannya: di mana ruang kritik dan keterbukaan?
Presiden Harus Diberi Gambar Utuh, Bukan Hanya Laporan Baik-Baik Saja
Menag menyebut bahwa laporan dari Amirul Hajj akan menjadi pertimbangan Presiden dalam mengevaluasi pelaksanaan haji. Di sinilah pentingnya kejujuran dan transparansi. Jangan sampai buku besar haji yang dijanjikan hanya menjadi kumpulan retorika, bukan refleksi nyata di lapangan.
Baca juga: Kementerian Haji dan Umrah Tegaskan Mekanisme Berlapis Istithaah Kesehatan Jamaah
Penyelenggaraan haji bukan sekadar logistik. Ia adalah amanat konstitusional dan keagamaan. Jutaan umat Islam Indonesia menaruh harapan besar agar ibadah mereka difasilitasi dengan profesional, adil, dan tanpa permainan politik anggaran maupun monopoli bisnis.
Penutup: Sukses Sejati Butuh Sistem, Bukan Sekadar Syukur
Maka ketika Menteri Agama menyatakan bahwa persoalan sudah terurai dan haji 2025 berjalan baik, publik perlu bertanya lebih jauh: apakah ini keberhasilan struktural, atau hanya hasil tambal-sulam dari petugas lapangan yang bekerja di luar sistem?
Karena sesungguhnya, keberhasilan yang sejati bukan diukur dari "berapa banyak masalah yang berhasil disiasati", melainkan dari seberapa sedikit masalah yang muncul karena sistem yang memang telah solid sejak awal. (red)
Editor : Redaksi