MERAHPUTIH I SURAKARTA - Suasana Aula Tawangarum di Balai Kota Surakarta tampak lebih semarak dari biasanya, Senin pagi itu, 30 Juni 2025. Deretan bendera negara-negara Uni Eropa berdiri berjajar di sisi kanan dan kiri ruangan. Di tengah aula, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berdiri berdampingan dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Denis Chaibi. Ada kesan hangat, tetapi juga mengandung muatan strategis dari kunjungan ini: beras—bukan sembarang beras, melainkan beras rendah karbon.
Pertemuan ini bukan sekadar seremoni diplomatik. Ini adalah kelanjutan dari kepedulian kolektif terhadap masa depan pangan dunia. “Hari ini untuk menindaklanjuti hubungan yang saat ini sudah kita lakukan. Ke depan, hubungan ini akan dilanjutkan kembali,” ucap Ahmad Luthfi di hadapan delegasi dari 12 negara Uni Eropa, termasuk Jerman, Belanda, Spanyol, Swedia, hingga Austria.
Baca juga: Peresmian Lima Infrastruktur Baru: Prabowo Tegaskan Konektivitas Jadi Tulang Punggung Pemerataan
Isu perubahan iklim telah memaksa dunia meninjau ulang bagaimana pangan diproduksi. Pertanian, termasuk padi, dikenal sebagai penyumbang emisi karbon yang tak sedikit. Di titik inilah, inovasi bertemu dengan diplomasi. Jawa Tengah membuka diri untuk bekerja sama lebih luas, memperkuat program low carbon rice—sebuah inisiatif untuk memproduksi beras yang ramah lingkungan.
Gubernur Luthfi memaparkan, luas tanam padi di Jawa Tengah tahun lalu mencapai 1,5 juta hektare dengan produksi 8,8 juta ton gabah kering giling. Kontribusinya terhadap stok pangan nasional sebesar 16,73 persen, menjadikan provinsi ini sebagai salah satu penopang utama lumbung pangan Indonesia. Tahun ini, targetnya naik signifikan menjadi 11,8 juta ton.
Namun, angka produksi bukan satu-satunya indikator sukses. Tantangan iklim menuntut perubahan. Sejak 2022, Jawa Tengah telah menguji coba produksi beras rendah karbon di Boyolali, Klaten, dan Sragen. Proyek itu dijalankan lewat skema SWITCH-Asia Low Carbon Rice, program dari Uni Eropa yang menjembatani petani dengan penggilingan padi kecil serta memperluas akses pasar—dari restoran hingga hotel.
Di Klaten, satu dari tiga lokasi awal, 100 hektare sawah menghasilkan sekitar 600 ton gabah. Tak hanya panennya melimpah, tetapi emisi karbon berkurang hingga 80 persen. Biaya penggilingan juga turun 30–40 persen, sementara kualitas gabah meningkat.
Baca juga: Posyandu Enam SPM Dikebut, Jateng Siapkan Lompatan Layanan Publik
“Ini bukan hanya soal pangan, tapi juga tentang planet,” kata Dyah Lukisari, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah.
Langkah lain menuju pertanian berkelanjutan adalah revolusi mesin. Solar ditinggalkan, listrik masuk menggantikan. Mesin penggilingan padi berbasis listrik mulai digunakan di berbagai titik, terutama di enam kabupaten yang menerima bantuan CSR dari Bank Indonesia, seperti Demak, Kudus, hingga Kota Semarang. Nilainya tak main-main—rata-rata Rp250 juta per unit, dengan total intervensi senilai Rp1,8 miliar.
Namun langkah ini masih belum cukup. Gubernur Luthfi mendorong transisi yang lebih berani. Ia ingin agar mesin listrik itu digantikan tenaga surya, karena listrik saat ini sebagian besar masih berasal dari energi fosil. “Akan kami coba dulu 1-2 pilot,” kata Dyah.
Baca juga: Pemprov Jateng Kerahkan Bantuan Cepat untuk Korban Longsor Banjarnegara
Ke depan, mimpi itu adalah desa-desa pangan mandiri yang bebas emisi: sawah subur, mesin berenergi matahari, dan rantai pasok pendek yang efisien. Jika berhasil, bukan tidak mungkin model ini ditiru daerah lain, bahkan negara lain.
Denis Chaibi, diplomat Uni Eropa untuk Indonesia, menyambut baik arah kebijakan ini. Ia menyebut Jawa Tengah sebagai pionir. “Kami ingin belajar dari masyarakat di Indonesia mengenai apa yang dilakukan dalam hal ketahanan pangan,” kata Denis. Baginya, kunjungan ini bukan hanya melihat praktik pertanian rendah karbon, tetapi juga bagian dari misi lebih besar: menghubungkan dua benua lewat solusi atas krisis iklim.
Kunjungan ini, menurutnya, juga simbol penting bahwa Asia Tenggara—terutama Indonesia—tak hanya menjadi penerima teknologi, tetapi juga sumber inovasi. Di hadapan 12 perwakilan negara, dari Lithuania hingga Polandia, Denis dan Luthfi bersepakat: masa depan pertanian harus rendah karbon, berkelanjutan, dan adil. (red)
Editor : Redaksi