MERAHPUTIH I SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengukuhkan Buyung Wiromo Samudro sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah, Selasa (8/7/2025), di Grhadika Bhakti Praja, Semarang. Buyung menggantikan Tri Handoyo yang memasuki masa pensiun pada Mei 2025.
Sebelumnya, Buyung menjabat sebagai Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur di BPKP Pusat. Dalam sambutannya, Gubernur Luthfi menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara BPKP, pemerintah daerah, dan lembaga pengawas lainnya, terutama dalam mendukung pengelolaan program prioritas daerah dan proyek strategis nasional (PSN).
Baca juga: DPN Soroti Kerentanan Jateng, Pertahanan Nonmiliter Jadi Fokus Utama
“Saya yakin Pak Buyung bisa segera berkolaborasi dengan kita. Banyak hal yang bisa dikolaborasikan, termasuk pengawasan terhadap perencanaan hingga pelaksanaan program,” ujar Luthfi.
Ia menyebut, pengawasan perlu diperkuat khususnya terhadap dua sektor utama: proyek strategis nasional yang tersebar di Jawa Tengah serta pelaksanaan bantuan keuangan dan dana desa. Adapun PSN yang tengah berlangsung di provinsi ini mencakup pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kawasan Industri Kendal (KIK), proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall), jalan tol, dan bendungan.
“PSN jadi prioritas utama, namun kita juga tidak boleh abai terhadap penggunaan dana desa yang jumlahnya sangat besar,” tambahnya.
Luthfi menyampaikan, Pemprov Jateng telah menyalurkan bantuan keuangan yang signifikan kepada desa-desa. Selain itu, dana desa dari pemerintah pusat juga terus mengalir. Dalam konteks ini, peran pengawasan dinilai vital agar tidak terjadi penyelewengan serta manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat desa.
Baca juga: Peresmian Lima Infrastruktur Baru: Prabowo Tegaskan Konektivitas Jadi Tulang Punggung Pemerataan
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Setyo Nugroho, mengatakan bahwa tantangan pengelolaan keuangan daerah saat ini semakin kompleks. Tidak hanya dalam aspek peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga dalam perencanaan serta efektivitas pembangunan.
Untuk itu, kata Setyo, BPKP akan fokus pada tiga strategi utama, yakni pengawasan atas pengadaan barang dan jasa serta PAD; peningkatan efektivitas kinerja pemerintah daerah dan desa; serta penguatan tata kelola risiko pembangunan.
“BPKP Jawa Tengah hadir untuk memastikan bahwa program-program prioritas gubernur, termasuk proyek strategis nasional, benar-benar terlaksana dengan baik. Kami tidak bekerja sendiri, kami berkolaborasi,” ujarnya.
Baca juga: Posyandu Enam SPM Dikebut, Jateng Siapkan Lompatan Layanan Publik
Setyo juga menekankan pentingnya kemitraan antara BPKP dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, akademisi, dan lembaga pengawas internal pemerintah.
Buyung Wiromo Samudro menyatakan kesiapan untuk melanjutkan sinergi dan penguatan pengawasan yang selama ini telah berjalan. Ia juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan program strategis dan prioritas pembangunan di Jawa Tengah. (red)
Editor : Redaksi