MERAHPUTIH I SURABAYA – Upaya pemulihan Gedung Negara Grahadi, khususnya pada sisi barat yang beberapa waktu lalu dilalap api, kini mulai menemukan kejelasan. Pemerintah pusat dipastikan akan menanggung biaya perbaikan bangunan bersejarah tersebut dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai lebih dari Rp9 miliar.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur, Sigit Panuntun, menyampaikan bahwa angka itu muncul setelah dilakukan perhitungan menyeluruh oleh tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Baca juga: Tarif Murah, Fasilitas Nyaman: Trans Jatim Gajayana Jadi Idola Baru Malang Raya
“Untuk bangunan yang terbakar, karena statusnya merupakan heritage, maka tanggung jawab ada pada pemerintah pusat. Estimasi anggaran yang sudah diajukan sekitar Rp9 miliar, khusus untuk gedung yang terbakar,” ujar Sigit di Grahadi, Selasa (9/9/2025).
Meski pemulihan utama ditanggung pusat, Pemprov Jawa Timur tidak serta-merta lepas tangan. Menurut Sigit, ada sejumlah fasilitas pendukung seperti pagar, lampu hias, dan beberapa bagian tembok di depan Grahadi yang rusak akibat kericuhan, yang akan diperbaiki menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim.
“Perbaikan pagar yang akan ditinggikan, lampu hias di halaman, dan tembok depan Grahadi itu kita biayai dari APBD. Karena sifatnya bisa langsung diperbaiki tanpa menunggu proses panjang,” jelasnya.
Dengan begitu, pemulihan Grahadi berjalan paralel, antara bangunan utama yang ditangani pusat dan fasilitas pendukung yang ditangani provinsi.
Baca juga: Jatim Kirim Bantuan Rp5 Miliar untuk Sumatera, Khofifah: Ini Amanah dari Warga Kami
Lebih jauh, Sigit menegaskan bahwa leading sector perbaikan gedung akan berada di bawah Dinas PU Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Jawa Timur. Instansi ini nantinya akan mengawal proses pembangunan hingga selesai, mengingat status Grahadi sebagai ikon sejarah dan pusat pemerintahan di Jatim.
“Graha ini bukan sekadar gedung biasa, melainkan simbol pemerintahan dan sejarah Jawa Timur. Karena itu proses perbaikannya harus sesuai kaidah cagar budaya,” kata Sigit.
Tak hanya fokus pada Grahadi, Pemprov Jatim juga akan turun tangan membantu penanganan gedung pemerintah di Kediri yang ikut mengalami kebakaran dalam insiden anarkis beberapa waktu lalu.
Baca juga: Kendal Kian Berlari: Gelaran Fun Run Picu Ekonomi, Gairahkan Wisata, dan Tanamkan Budaya Sehat
“Untuk Kediri, kita tangani lewat BPBD. Semua aset yang rusak dihitung, termasuk biaya konstruksi. Hanya saja, khusus untuk Grahadi karena heritage, biayanya ditanggung pusat,” tegas Sigit.
Perbaikan Grahadi bukan sekadar soal mengembalikan fungsi gedung, tetapi juga menjadi simbol ketahanan dan konsistensi pemerintah dalam menjaga aset bersejarah. Dengan alokasi dana besar dari pusat serta dukungan APBD untuk fasilitas pendukung, diharapkan wajah Grahadi kembali gagah seperti sediakala.
Pemulihan ini juga menjadi pesan kuat bahwa perusakan aset publik akibat aksi anarkis tidak akan dibiarkan berlarut. Pemerintah memastikan langkah rehabilitasi berjalan cepat, transparan, dan sesuai prosedur.(red)
Editor : Redaksi