MERAHPUTIH I SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah bergegas merapikan struktur organisasinya. Enam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau setara Eselon II yang masih dibiarkan kosong cukup lama, akhirnya akan segera mendapatkan sosok definitif. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa proses pengisian jabatan tersebut segera dimulai dalam waktu dekat.
“Kita sudah mengajukan permohonan open bidding pada pos-pos tersebut. Sebelumnya ada uji kompetensi, evaluasi kinerja, semua melalui proses sesuai ketentuan,” ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (21/11/2025).
Baca juga: Jatim Mantapkan Diri sebagai Lumbung Ekspor Desa, 73 Desa Devisa Baru Diresmikan di TPS Surabaya
Saat ini keenam jabatan yang masih diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) itu antara lain Asisten I, Asisten II, Asisten III, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas PU Sumber Daya Air, dan satu posisi Staf Ahli gubernur. Posisi-posisi tersebut tergolong krusial karena berpengaruh langsung terhadap perumusan kebijakan strategis dan pelayanan publik di Jawa Timur.
Khofifah mengungkapkan, proses seleksi akan dipacu agar tuntas pada akhir tahun. Rencananya, Desember akan menjadi awal dari tahapan seleksi terbuka untuk mencari pejabat yang dinilai paling mumpuni.
“Kalau uji kompetensi dan evaluasi kinerja selesai sebelum 15 Desember 2025, open bidding bisa langsung jalan. Tapi kalau belum selesai, ya belum bisa dilantik,” tegasnya.
Gubernur perempuan pertama Jatim itu menegaskan, pengisian jabatan ini bukan sekadar soal administrasi, melainkan kebutuhan mendesak agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, Indah Wahyuni atau yang akrab disapa Yuyun, turut menambahkan bahwa selain mengisi kekosongan jabatan, Pemprov juga berencana melakukan penyegaran bagi pejabat yang sudah terlalu lama berada di posisi yang sama.
Baca juga: Imam Utomo Kembali Pimpin PMI Jawa Timur: Aklamasi yang Menegaskan Soliditas dan Kepercayaan Publik
“Untuk proses uji kompetensi, kita perlu izin dulu ke BKN. Pansel sudah dibentuk, Insya Allah secepatnya jalan. Prosesnya tidak akan memakan waktu lama,” jelas Yuyun optimistis.
Ia menegaskan, evaluasi terhadap kinerja para pejabat Eselon II akan dilakukan secara obyektif dan merata.
“Mungkin akan ada penyegaran. Eselon II yang menjabat di atas lima tahun juga akan dievaluasi, masih layak atau tidak. Semua sesuai aturan,” tegasnya. (ted)
Baca juga: Jatim Ciptakan Lompatan Ekonomi, TransJatim Jadi Sorotan: Khofifah Raih Dua Penghargaan Sekaligus
Editor : Redaksi