Percepat Kampung Nelayan Merah Putih, Presiden Prabowo Dorong Konsolidasi Industri Perikanan Nasional

harianmerahputih.id
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 12 Februari 2026. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

MERAHPUTIH I JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tancap gas memperkuat sektor kelautan dan perikanan nasional. Dalam rapat terbatas bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Kamis (12/2/2026), Kepala Negara menekankan percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sekaligus penguatan ekosistem industri perikanan dari hulu hingga hilir.

Rapat tersebut menjadi momentum konsolidasi besar-besaran sektor kelautan, mulai dari pembangunan infrastruktur kampung nelayan, penguatan industri galangan kapal, hingga pengembangan hilirisasi produk perikanan.

Baca juga: Empat Setengah Jam di Hambalang: Prabowo dan Lima Pengusaha Nasional Bahas Arah Besar Ekonomi Indonesia

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tahap pertama telah mencapai 50 persen. Pada fase awal ini, proyek digarap di 65 titik lokasi.

“Progres sudah 50 persen dari tahap 1 dan mudah-mudahan bisa segera selesai di Februari,” kata Trenggono kepada awak media usai rapat.

Menurutnya, pembangunan kampung nelayan bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari transformasi tata kelola sektor kelautan yang lebih modern dan terintegrasi.

Sementara itu, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menegaskan bahwa Kampung Nelayan Merah Putih akan masuk dalam ekosistem yang dikelola oleh BUMN PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero). Perusahaan ini nantinya difokuskan untuk mengoptimalkan potensi laut Indonesia serta meningkatkan produktivitas industri perikanan nasional.

“Ini masuk dalam ekosistem yang akan dikelola melalui Jaladri. Fokusnya bagaimana mengoptimalkan potensi laut kita dan meningkatkan produktivitas industri perikanan,” ujar Dony.

Ia menekankan, pembangunan kampung nelayan harus dibarengi dengan kesiapan model bisnis yang kuat, termasuk kepastian penyerapan (offtake) hasil produksi nelayan. Dengan demikian, kesejahteraan nelayan dapat terdongkrak secara berkelanjutan.

Baca juga: Khofifah Dampingi Presiden Prabowo Hadiri Mujahadah Kubro Satu Abad NU di Malang

Dalam rapat tersebut, penguatan industri galangan kapal juga menjadi agenda penting. Pemerintah akan melakukan konsolidasi galangan kapal nasional di bawah PT PAL guna meningkatkan kapasitas dan daya saing industri maritim dalam negeri.

Dony mengapresiasi langkah KKP yang selama ini mendorong pertumbuhan industri galangan kapal. Menurutnya, konsolidasi ini akan membuat industri perkapalan nasional semakin optimal dan terintegrasi.

“Ini sejalan dengan upaya konsolidasi galangan kapal kita. Targetnya bisa segera rampung dalam waktu dekat,” ungkapnya.

Langkah tersebut diyakini membuka peluang kerja baru, khususnya bagi lulusan teknik perkapalan dan sektor industri pendukung lainnya. Tak hanya di sisi hulu, Jaladri juga akan mengembangkan sektor hilir melalui industri turunan perikanan secara masif.

Baca juga: Presiden Prabowo: Kampung Haji di Makkah Jadi Kehormatan Besar bagi Indonesia

“Pertumbuhan pembukaan lapangan kerja ke depan akan sangat masif,” tegas Dony.

Ia menambahkan, kebijakan ini merupakan bagian dari pergeseran orientasi ekonomi nasional agar lebih bertumpu pada kekuatan domestik. Dengan potensi laut dan sumber daya pangan yang melimpah, Indonesia dinilai memiliki fondasi kuat untuk membangun ekonomi berbasis kemandirian.

“Kita punya laut, kita punya pangan. Basis ekonomi harus kembali pada kekuatan kita sendiri,” pungkasnya.(red)

Editor : Redaksi

Politik
Berita Populer
Berita Terbaru