MERAHPUTIH I SURABAYA – Komitmen menjadikan Jawa Timur sebagai benteng kokoh melawan narkotika kembali ditegaskan. Bertempat di Gedung Balai Pemuda, Surabaya, Jumat (14/2), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Suyudi Ario Seto, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dan Anggota DPD RI dari Jawa Timur, Lia Istifhama menghadiri Akselerasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia melalui Deklarasi Jawa Timur Bersih Narkoba (BERSINAR).
Acara ini bukan sekadar seremoni. Ia menjadi penanda dimulainya gerakan yang lebih sistematis dan masif, dengan desa sebagai simpul utama perlawanan terhadap narkoba.
Baca juga: Lia Istifhama: Desa Kuat, Indonesia Bebas Narkoba
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa penguatan desa menjadi kunci utama. Menurutnya, BNN Pusat telah memberikan dukungan penuh agar desa-desa di Jawa Timur bergerak menjadi Desa Bersinar—Desa Bersih Narkoba.
“Karena itu, kekuatan Pak Menteri Desa menjadi penting untuk membentuk dan mengawal desa-desa di Indonesia, terutama di Jawa Timur, agar benar-benar Bersinar,” ujarnya.
Khofifah juga menyoroti dinamika ancaman narkoba yang terus bermetamorfosis. Ia menyebut, pengayaan dan pencerahan dari Kepala BNN RI menjadi bekal penting bagi pemerintah daerah untuk memahami perubahan bentuk dan modus peredaran narkoba yang semakin kompleks.
“Narkoba ini terus bermetamorfosis, dalam berbagai bentuk yang bisa menimbulkan adiksi dan sangat mengganggu kapasitas serta kualitas sumber daya manusia kita,” tegasnya.
Bagi Jawa Timur, yang selama ini dikenal sebagai salah satu provinsi strategis secara ekonomi dan demografi, menjaga kualitas SDM adalah harga mati.
Kepala BNN RI, Irjen Pol. Suyudi Ario Seto menyampaikan apresiasi atas langkah konkret Pemprov Jawa Timur dalam membentuk desa-desa Bersinar. Ia menilai, Jawa Timur telah menunjukkan praktik kolaboratif yang tidak hanya menekankan pemberantasan, tetapi juga pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan.
“BNN memang ada di depan, tetapi kita tidak bisa sendiri. Saya mengajak seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat untuk bergerak bersama. Narkotika sudah ada di depan rumah kita. Kita tidak bisa berdiam diri,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa perang terhadap narkoba bukan perkara kecil. Namun dengan kebersamaan, optimisme tetap terjaga.
Dalam kesempatan itu, Marthinus juga mengingatkan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pelaporan peredaran narkoba melalui call center 184. Saluran ini, katanya, menjadi wadah informasi dari tingkat desa hingga provinsi.
Lebih jauh, ia meluruskan stigma tentang rehabilitasi. Menurutnya, rehabilitasi bukan tempat penghukuman, melainkan ruang pemulihan.
“Jangan jadikan pengguna atau korban narkoba sebagai aib. Mari kita rangkul, kita sembuhkan, kita rehabilitasi,” tegasnya.
BNN saat ini memperkuat Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di klinik dan rumah sakit, serta Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di desa-desa. Pendekatan sosial dikedepankan sebelum korban diarahkan ke pusat rehabilitasi, termasuk fasilitas di Lido, Jawa Barat.
BNN juga meluncurkan transformasi program melalui “Ananda Bersinar” (Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak Bersinar Narkoba). Fokusnya jelas: pencegahan sejak dini.
Baca juga: Pengawasan Hibah Jatim Diperketat, Pemprov Pastikan Berlapis dari Hulu hingga Hilir
Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, BNN menginisiasi Integrasi Kurikulum Anti Narkoba ke dalam mata pelajaran seperti Biologi dan Matematika, tanpa menambah beban kurikulum.
Anak-anak, dari tingkat TK hingga SMA, akan diperkenalkan pada bahaya narkotika, termasuk perkembangan New Psychoactive Substances (NPS) yang kini kerap disamarkan dalam bentuk makanan ringan, minuman, hingga rokok elektrik.
“Dengan edukasi ini, kita berharap anak-anak memiliki kekuatan dan keberanian untuk menolak narkotika,” ujar Suyudi Ario Seto.
Sementara itu, Menteri Desadan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan bahwa Jawa Timur memiliki posisi strategis karena menjadi provinsi dengan jumlah desa terbesar di Indonesia, yakni 8.494 desa.
“Kalau desa-desa di Jawa Timur bebas narkoba, insya Allah Jawa Timur juga bebas narkoba,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa perang melawan narkoba membutuhkan keberanian kolektif. Masyarakat diminta tidak takut melapor dan tidak gentar menghadapi jaringan bandar.
Menurut Yandri, deklarasi ini harus menjadi ruh perjuangan yang hidup di tengah masyarakat, bukan sekadar pernyataan simbolik.
Baca juga: Dukungan Para Santri, Sholawat Mengiringi Kehadiran Khofifah di Tipikor Surabaya
“Dengan begitu, Jawa Timur bisa menjadi role model nasional sebagai provinsi bebas narkoba,” tegasnya.
Terpisah, Anggota DPD RI Lia Istifhama mengungkapkan rasa syukur atas penunjukan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi role model oleh BNN Pusat. Penetapan tersebut dinilai sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras dan konsistensi pemerintah daerah dalam membangun sistem pencegahan yang terintegrasi.
Ia secara khusus menyoroti kepemimpinan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang selama ini dinilai berhasil mendorong kolaborasi lintas sektor dalam perang melawan narkoba.
“Ini luar biasa. Merupakan sebuah penghargaan atas segala kerja keras Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa selama ini,” tegasnya.
Deklarasi Jawa Timur BERSINAR menjadi bagian dari dukungan terhadap Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Dengan statusnya sebagai Gerbang Baru Nusantara, Jawa Timur dituntut bukan hanya maju secara ekonomi, tetapi juga bersih dari ancaman narkotika.
Langkah kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat menjadi fondasi utama.
Perang ini memang tidak mudah. Namun dari Balai Pemuda Surabaya, pesan itu menggaung jelas: narkoba adalah musuh bersama. Dan Jawa Timur memilih untuk melawannya, mulai dari desa.(dpr)
Editor : Redaksi