MERAHPUTIH I MALANG – Negara kembali menegaskan keberpihakannya kepada kelompok masyarakat paling rentan. Pesan itu mengemuka dalam kunjungan kerja Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, ke Kabupaten Malang, Minggu (22/2). Bertempat di pendopo Kabupaten Malang, agenda penyerahan bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi digelar dalam suasana sederhana, namun sarat makna.
Didampingi Bupati Malang, M. Sanusi, Gubernur Khofifah menyerahkan bantuan dengan total nilai mencapai Rp7.050.325.000.
Baca juga: Pemprov Jatim Cetak Sejarah, Bukber 20 Ribu Warga di Masjid Al-Akbar Surabaya Raih Rekor MURI
Bantuan tersebut menyasar warga miskin ekstrem, penyandang disabilitas, lansia kurang mampu, hingga penerima zakat produktif dan program pemberdayaan desa.
Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan bahwa bantuan yang disalurkan bukan sekadar penyaluran dana, melainkan bagian dari desain besar penguatan kemandirian ekonomi masyarakat.
“Ini adalah proses untuk memastikan bantuan sosial kepada penerima manfaat benar-benar maksimal. Bagi KIP Jawara dan KPM Jawara, masing-masing menerima Rp3 juta yang sifatnya hibah. Harapannya bisa menstimulir kemandirian ekonomi,” ujarnya.
Khofifah menjelaskan, terdapat dua pendekatan yang berjalan beriringan: charity dan pemberdayaan. Bantuan yang bersifat charity diperuntukkan bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lansia. Sementara skema pemberdayaan diarahkan kepada mereka yang memiliki potensi usaha agar mampu tumbuh secara mandiri.
Ia juga menyinggung Program Kredit Keluarga Sejahtera (Prokesra) yang memberikan akses pembiayaan hingga Rp50 juta tanpa agunan dengan bunga 3 persen per tahun melalui Bank UMKM Jatim. Skema ini diharapkan menjadi pilihan bagi warga yang telah siap mengembangkan usaha secara lebih progresif.
“Kalau mereka sudah memungkinkan untuk menciptakan ekonomi yang lebih progresif, silakan ambil Prokesra. Tapi jika masih perlu stimulus bantuan hibah, ada KIP Jawara, KPM Jawara, dan zakat produktif,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Malang M. Sanusi menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada masyarakat Kabupaten Malang.
Baca juga: Satu Tahun Konsistensi Khofifah-Emil, Lia Istifhama: Potret Kepemimpinan Paripurna di Jawa Timur
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Malang dan seluruh masyarakat, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dan komitmen Ibu Gubernur. Kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan wujud nyata keberpihakan negara kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Menurut Sanusi, bantuan ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat jaring pengaman sosial sekaligus mendorong kemandirian ekonomi warga.
Perlu diketahui penyaluran bantuan dilakukan melalui tiga pintu utama: Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, BUMD Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur.
Porsi terbesar berada di Dinas Sosial Jatim dengan total anggaran Rp5.765.825.000. Fokus bantuan meliputi:
- PKH Plus untuk 2.083 keluarga dengan total Rp4,16 miliar.
- ASPD (Asosiasi Sosial Penyandang Disabilitas) bagi 135 jiwa senilai Rp486 juta.
- Program KIP JAWARA untuk 128 penerima dari kategori Putri, PPKS, dan KPM.
- Dukungan Pilar Sosial sebesar Rp478,2 juta sebagai BOP dan taliasih bagi 222 pejuang sosial, termasuk SDM PKH Plus, Pendamping Disabilitas, TKSK, dan TAGANA.
Baca juga: Setahun Khofifah–Emil: Kerja Tanpa Henti, Jawa Timur Terus Berbenah
Di sektor pemberdayaan ekonomi, BUMD Jatim menyalurkan zakat produktif sebesar Rp25 juta untuk 50 penerima manfaat guna memperkuat modal usaha kecil.
Sementara itu, Dinas PMD Jatim mengalokasikan Rp1.259.500.000 untuk penguatan desa, yang mencakup:
- Bantuan BUMDESA untuk 4 desa senilai Rp400 juta.
- Program Desa Berdaya untuk 2 desa senilai Rp200 juta.
- Program Jatim PUSPA bagi 3 desa dengan total Rp604,5 juta.
Total bantuan lebih dari Rp7 miliar ini diharapkan menjadi bantalan ekonomi bagi masyarakat rentan sekaligus memantik pertumbuhan ekonomi dari desa. Pendekatan yang memadukan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi dinilai menjadi strategi komprehensif untuk menekan angka kemiskinan ekstrem.
Kehadiran langsung gubernur di tengah masyarakat Kabupaten Malang menjadi simbol bahwa negara tidak abai. Di ruang pendopo yang terbuka, pesan itu ditegaskan: bantuan sosial bukan sekadar angka dalam anggaran, melainkan ikhtiar menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang lebih merata hingga ke akar rumput. (dpr)
Editor : Redaksi