TANGERANG SELATAN – Badan Pengkajian MPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema penguatan demokrasi Pancasila di Swiss-Belhotel Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Jumat ((13/3). Diskusi ini menghadirkan akademisi, pakar, serta anggota parlemen untuk membedah dinamika demokrasi Indonesia di tengah perkembangan politik kontemporer.
Sejumlah narasumber hadir dalam forum tersebut, di antaranya pengamat politik Rocky Gerung dan akademisi Prof. Robertus Robet, M.A. Dari unsur legislatif turut hadir Ketua Kelompok III Badan Pengkajian MPR RI Prof. Yasonna, anggota DPR RI Andreas Hugo Pereira, Hasan Basri, Guntur Sasono, Heri Gunawan, Endang Thohari, Saadiah Uluputty, serta anggota DPD RI Denty Eka Widi dan Lia Istifhama.
Baca juga: Waspada Campak Saat Lebaran, Ning Lia Ingatkan Lindungi Anak dari Penularan
Ketua Kelompok Diskusi MPR Prof. Yasonna menegaskan bahwa penguatan demokrasi tidak cukup hanya bertumpu pada keberadaan regulasi, melainkan juga pada praktik dan implementasi dalam kehidupan politik sehari-hari.
Menurutnya, sejak era reformasi 1999 Indonesia terus menjalani proses panjang dalam memperkuat sistem demokrasi serta menegakkan kedaulatan rakyat melalui berbagai regulasi, termasuk undang-undang terkait pemilu.
Ia menjelaskan, forum diskusi tersebut digelar untuk memperkaya kajian Badan Pengkajian MPR melalui berbagai perspektif akademik.
“Kami ingin mendapatkan pandangan yang lebih luas dari para akademisi dan pakar. Dengan begitu, mekanisme checks and balances dalam demokrasi dapat berjalan lebih seimbang dan hasil kajian MPR menjadi lebih komprehensif,” ujarnya.
Dalam paparannya, Rocky Gerung menyoroti pentingnya penguatan kurikulum kebangsaan sebagai bagian dari upaya memperkokoh demokrasi Pancasila. Ia menilai pendidikan kebangsaan berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi kehidupan bernegara.
Menurutnya, dari lima sila Pancasila terdapat dua nilai yang memiliki kedudukan paling fundamental, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
“Kedua sila tersebut berkaitan langsung dengan nilai kemanusiaan dan keadilan yang bersifat universal,” katanya.
Ia juga mengaitkan prinsip tersebut dengan gagasan filsafat politik John Rawls tentang difference principle, yang menekankan bahwa kelompok masyarakat paling rentan harus mendapat prioritas dalam kebijakan sosial.
Sementara itu, anggota DPD RI Lia Istifhama atau yang akrab disapa Ning Lia mengapresiasi penyelenggaraan forum diskusi tersebut. Menurutnya, dialog intelektual menjadi ruang penting untuk memperkaya perspektif kebangsaan.
“Saya mengapresiasi Prof. Yasonna yang menghadirkan diskusi intelektual dengan narasumber yang memiliki kapasitas akademik kuat. Forum seperti ini penting untuk memperkuat pemikiran kebangsaan,” ujarnya.
Ning Lia juga menyoroti tantangan demokrasi Indonesia yang diwarnai meningkatnya pragmatisme politik serta kecenderungan politik transaksional dalam preferensi publik.
Menurutnya, fenomena tersebut tidak lepas dari budaya immediacy, yaitu kecenderungan masyarakat yang mengharapkan respons cepat dari pemimpin melalui program-program yang memberikan manfaat langsung dalam jangka pendek.
Baca juga: Lia Istifhama Ajak Perempuan Berani Tampil Memimpin
Kondisi tersebut, lanjutnya, berkaitan dengan tingkat kepercayaan publik yang belum sepenuhnya stabil, sehingga masyarakat kerap menilai kepemimpinan dari manfaat yang dirasakan secara cepat.
Namun ia mengingatkan bahwa pola politik yang terlalu pragmatis berpotensi memunculkan praktik tawar-menawar politik yang tidak sehat dalam demokrasi.
Karena itu, ia menekankan pentingnya menghadirkan pemimpin yang memiliki jiwa kenegarawanan atau statesmanship dalam proses demokrasi.
“Yang dibutuhkan dalam demokrasi adalah pemimpin yang berpikir untuk negara dan generasi berikutnya, bukan sekadar memikirkan kekuasaan,” tegas senator asal Jawa Timur tersebut.(pps)
Editor : Redaksi