MERAHPUTIH I PASURUAN – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat merespons genangan banjir yang kembali melanda wilayah Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Sebanyak 10 unit pompa air dikerahkan untuk mempercepat surutnya air yang merendam permukiman warga dan area pertanian.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, turun langsung meninjau lokasi terdampak pada Kamis (26/3). Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa pengoperasian pompa air merupakan langkah darurat jangka pendek guna mengurangi dampak banjir yang kerap terjadi setiap tahun di kawasan tersebut.
Baca juga: Ning Lia: Haji 2026 Aman, Pemerintah Siap Hadapi Segala Skenario
“Ini solusi jangka pendek agar air yang menggenangi rumah warga bisa segera surut,” ujarnya di sela peninjauan.
Namun demikian, Khofifah tidak menampik bahwa persoalan banjir di Rejoso membutuhkan penanganan lebih komprehensif. Ia menilai, pendekatan jangka panjang yang terintegrasi menjadi kunci agar masalah serupa tidak terus berulang.
Di lapangan, upaya pemompaan air ternyata menghadapi sejumlah kendala teknis. Dari total 10 pompa yang disiagakan—enam unit milik Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Timur dan empat unit milik pemerintah kabupaten—tidak semuanya dapat beroperasi optimal, terutama saat debit air mencapai puncaknya.
Menurut Khofifah, kondisi muka air sungai yang sejajar dengan genangan di daratan menjadi hambatan utama. Situasi ini membuat proses pemompaan tidak efektif karena tidak tersedia ruang pembuangan air.
“Ketinggian air sungai saat ini hampir sama dengan genangan di permukiman. Kalau dipaksakan dipompa, air tidak punya jalur keluar. Jadi kita harus menunggu debit air sungai turun terlebih dahulu,” jelasnya.
Selain persoalan teknis, perhatian juga diarahkan pada kondisi aliran sungai di wilayah tersebut. Meski normalisasi Sungai Rejoso telah dilakukan di beberapa titik, kontribusi debit air dari anak-anak sungai dinilai masih menjadi faktor utama meluasnya genangan.
Baca juga: Disdik Jatim Pertahankan Luring, WFH Pendidikan Masih Tunggu Keputusan Pusat
Untuk itu, Pemprov Jatim mendorong adanya koordinasi lintas instansi guna memastikan sistem aliran air berjalan optimal dari hulu hingga hilir. Khofifah menekankan pentingnya konektivitas antar saluran air, khususnya agar aliran anak sungai dapat langsung bermuara ke laut tanpa hambatan.
“Normalisasi tidak cukup hanya di sungai utama. Anak-anak sungai juga harus dipastikan terkoneksi sampai ke hilir. Kalau alirannya lancar hingga ke laut, genangan bisa jauh lebih cepat teratasi,” tegasnya.
Di sisi lain, dampak banjir terhadap sektor pertanian juga menjadi perhatian serius pemerintah. Sejumlah lahan sawah dilaporkan terendam air, yang berpotensi mengganggu produktivitas petani.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pertanian kini tengah melakukan pendataan intensif untuk menghitung luas lahan terdampak, termasuk kemungkinan terjadinya gagal panen atau puso.
Baca juga: Mobil Pelat Merah Viral di Jombang, Pemprov Jatim Lakukan Penelusuran
Jika hasil pendataan menunjukkan kerugian signifikan, Pemprov Jatim berkomitmen memberikan bantuan benih kepada petani sebagai bentuk dukungan pemulihan.
“Kalau ada yang puso, kita siapkan bantuan benih agar petani bisa segera kembali menanam dan produksi pangan tetap terjaga,” pungkas Khofifah.
Langkah cepat yang diambil pemerintah ini diharapkan mampu meredam dampak banjir dalam jangka pendek, sembari menyiapkan strategi jangka panjang yang lebih efektif guna mengatasi persoalan banjir tahunan di wilayah Pasuruan.(pps)
Editor : Redaksi