MERAHPUTIH I SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Langkah ini ditegaskan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, sebagai respons atas operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.
Pernyataan tersebut disampaikan Emil usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Jawa Timur Tahun 2027 yang digelar di Hotel Shangri-La Surabaya, Selasa (14/4/2026).
Baca juga: Jatim Terapkan Pembatasan Gadget di Sekolah, Fokus Kembalikan Kualitas Interaksi Belajar
Menurut Emil, peristiwa OTT ini menjadi pengingat keras bagi seluruh jajaran pemerintahan daerah untuk tidak lengah dalam menjaga integritas. Ia menegaskan, Pemprov Jatim sebagai pembina kabupaten/kota memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan praktik pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel.
“Perbaikan tata kelola pemerintahan adalah harga mati. Kami tidak akan kompromi terhadap segala bentuk penyimpangan,” tegasnya.
Dalam upaya memperkuat sistem pencegahan korupsi, Emil mengungkapkan bahwa terdapat empat strategi utama yang menjadi penekanan dari KPK dan harus segera dioptimalkan di seluruh lini pemerintahan daerah.
Pertama, penguatan sistem kontrol internal agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dapat diawasi secara ketat. Kedua, monitoring berkelanjutan terhadap jalannya program dan aliran anggaran. Ketiga, supervision atau supervisi aktif guna menutup celah terjadinya penyimpangan. Dan keempat, prevention atau pencegahan melalui edukasi serta pemanfaatan sistem digital.
“Kami perlu membenahi tata kelola kami semaksimal mungkin. Ini bukan sekadar wacana, tetapi langkah nyata yang harus dilakukan bersama,” ujarnya.
Emil juga menyoroti dugaan modus baru dalam kasus yang menjerat Bupati Tulungagung. Jika selama ini praktik korupsi kerap identik dengan suap atau jual beli jabatan, kasus kali ini diduga melibatkan pemerasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurutnya, munculnya pola baru ini harus segera direspons dengan penyesuaian sistem pengawasan dan pencegahan.
“Begitu ditemukan modus baru, maka harus cepat disikapi. Kita tidak boleh diam,” katanya.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Jatim akan memperkuat sistem meritokrasi dalam pengisian jabatan serta meningkatkan kedisiplinan dalam perencanaan anggaran dan pencatatan aset daerah.
Dalam operasi senyap tersebut, KPK menetapkan Gatut Sunu Wibowo sebagai tersangka dan mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya uang tunai sebesar Rp335,4 juta, barang mewah berupa sepatu bermerek, serta dokumen dan barang bukti elektronik.
Dari hasil penyelidikan sementara, total dugaan pemerasan disebut mencapai sekitar Rp5 miliar, dengan Rp2,7 miliar di antaranya diduga telah diterima.
Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah yang tersandung perkara korupsi, sekaligus menjadi alarm bagi seluruh aparatur sipil negara untuk memperkuat integritas.
Baca juga: PKS Jatim Luncurkan Korps Trainer API, Siapkan Kepemimpinan Partai Secara Sistematis
Pemprov Jatim juga mengingatkan pentingnya peran ASN dalam menjaga birokrasi tetap bersih. Setiap aparatur diminta berpegang teguh pada sistem merit dalam penempatan jabatan tanpa intervensi, serta mengedepankan transparansi anggaran melalui sistem digital yang dapat diakses publik.
Selain itu, ASN diimbau tidak takut melaporkan segala bentuk tekanan maupun indikasi pemerasan melalui mekanisme Whistleblowing System (WBS).
Emil menegaskan, pihaknya akan terus menjalin koordinasi intensif dengan KPK guna memastikan seluruh upaya perbaikan berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Ini adalah momentum untuk berbenah. Kami ingin memastikan Jawa Timur menjadi contoh tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.(red)
Editor : Redaksi