Sinergi Pusat-Daerah, Jatim Siapkan Kampung Nelayan Terpadu dan Giant Sea Wall

harianmerahputih.id

MERAHPUTIH I SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat langkah pengembangan kawasan pesisir melalui sinergi dengan pemerintah pusat. Hal ini mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga menjabat Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ), Didit Herdiawan Ashaf, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (24/4).

Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk membahas dua agenda besar sekaligus, yakni pembangunan Kampung Nelayan Sribangunerang Merah Putih serta proyek Giant Sea Wall (GSW) atau tanggul laut raksasa di sepanjang pesisir Jawa Timur.

Baca juga: Khofifah Ajak Warga Jatim Perkuat Budaya Literasi demi SDM Unggul

Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan bahwa fokus pembahasan diarahkan pada program prioritas nasional yang menyasar penguatan ekonomi masyarakat pesisir melalui konsep kampung nelayan terpadu. Di saat yang sama, pemerintah juga mempersiapkan langkah mitigasi risiko bencana pesisir melalui pembangunan tanggul laut.

“Sekaligus kami membicarakan pembangunan tanggul laut atau Giant Sea Wall,” ujarnya usai pertemuan.

Menurut Didit, sejumlah titik pembangunan tanggul laut saat ini telah mulai direalisasikan, termasuk di wilayah Gresik dan Malang Selatan. Untuk tahap lanjutan, pemerintah merencanakan intervensi pembangunan tambahan pada tahun mendatang dengan kebutuhan anggaran yang bervariasi, diperkirakan mulai dari Rp20 miliar per titik.

Sementara itu, proyek Giant Sea Wall masih berada dalam tahap kajian teknis dan asesmen mendalam. Rencana awal menyebutkan bahwa struktur tanggul akan dibangun di lepas pantai dengan jarak sekitar 4 hingga 6 kilometer dari garis pantai, dengan kedalaman laut berkisar antara 8 hingga 15 meter.

“Pelaksanaannya menunggu finalisasi, karena ada dua komponen utama, yaitu groundbreaking dan pembangunan infrastruktur yang harus berjalan bersamaan,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur Muhammad Isa Anshori memaparkan konsep Kampung Nelayan Sribangunerang Merah Putih sebagai kawasan terpadu yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor perikanan.

Menurutnya, kawasan tersebut akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari pelabuhan nelayan, kios usaha, cold storage, tempat pengolahan hasil laut, hingga fasilitas produksi es. Seluruh fasilitas itu akan terintegrasi dalam satu kawasan dengan luas minimal satu hektare.

Baca juga: Grand Paviliun RSSA Diresmikan, Khofifah Dorong Layanan Kesehatan Berkelas Dunia

“Konsepnya bukan sekadar permukiman, tetapi pusat aktivitas ekonomi nelayan yang terintegrasi,” ungkap Isa.

Ia menambahkan, pada tahun 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah membangun empat kampung nelayan di Jawa Timur, masing-masing berlokasi di Tuban, Sumenep, Malang Selatan, dan Pasuruan.

Melanjutkan program tersebut, Pemprov Jatim mengusulkan pembangunan hingga 40 lokasi tambahan pada tahun 2026. Saat ini, seluruh usulan tersebut masih dalam tahap verifikasi lapangan guna memastikan kesiapan lahan dan dukungan masyarakat.

“Sebarannya berada di sepanjang pesisir Jawa Timur, dari Tuban hingga Pacitan,” jelasnya.

Baca juga: Dukung Transformasi Dunia Pendidikan, Bank Jatim Launching JConnect Edu

Isa menegaskan bahwa keberadaan kampung nelayan terpadu diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui akses fasilitas yang lebih baik serta sistem pengelolaan yang terstruktur. Nantinya, pengelolaan kawasan akan melibatkan nelayan setempat dengan pendampingan teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Terkait proyek Giant Sea Wall, ia menekankan bahwa pendekatan yang digunakan tidak semata mengandalkan infrastruktur fisik. Pemerintah juga mengintegrasikan solusi berbasis ekosistem, seperti penanaman mangrove, guna mengurangi dampak abrasi dan banjir rob di kawasan pesisir.

“Konsepnya masih difinalisasi, namun tujuannya jelas, yaitu melindungi wilayah pesisir sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan,” pungkasnya.

Langkah kolaboratif ini menjadi bagian dari upaya besar menjadikan pesisir Jawa Timur tidak hanya sebagai kawasan produksi perikanan, tetapi juga sebagai wilayah yang tangguh terhadap ancaman perubahan iklim dan bencana laut.(pps)

Editor : Redaksi

Politik
Berita Populer
Berita Terbaru