MERAHPUTIH I SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong pengelolaan sampah tidak lagi berhenti pada pola kumpul-angkut-buang. Lima kabupaten/kota di Jatim ditetapkan sebagai wilayah percontohan proyek InCircular untuk membangun sistem ekonomi sirkular yang menghubungkan masyarakat, pemerintah hingga sektor industri.
Kelima daerah tersebut yakni Kabupaten Gresik, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Probolinggo dan Kabupaten Sidoarjo. Program kerja sama Indonesia-Jerman ini didukung Bappenas dan GIZ untuk memperkuat pengelolaan sampah sekaligus menciptakan nilai ekonomi dari material yang selama ini berakhir di tempat pemrosesan akhir.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan, konsep ekonomi sirkular diarahkan agar timbulan sampah sebisa mungkin tidak langsung dikirim ke titik akhir, tetapi diproses dan dimanfaatkan kembali.
"Ekonomi sirkuler ini betul-betul memastikan sebisa mungkin kita tidak mengirim timbulan sampah ke titik akhir. Tapi diproses, diolah, digunakan kembali, atau menjadi hal lain yang bermanfaat," kata Emil saat Peluncuran Kabupaten/Kota Percontohan Proyek InCircular di Hotel DoubleTree Surabaya, Selasa (15/9).
Menurutnya, selama ini Jatim telah memiliki berbagai inisiatif seperti bank sampah dan TPS3R. Namun, program tersebut perlu diintegrasikan agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
Emil menyebut Sidoarjo, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Probolinggo dan Gresik akan menjadi bagian penting dalam penajaman model tersebut. Khusus Sidoarjo, salah satu usulan yang mengemuka adalah mendorong keberadaan TPS3R di setiap desa.
"Tujuannya agar itu tidak menjadi satu program yang sepotong-sepotong," ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A. Teguh Sambodo menilai persoalan utama yang perlu dibenahi adalah belum kuatnya model bisnis pengelolaan sampah di tingkat masyarakat dan UMKM.
Menurut Leonardo, bank sampah maupun pengelolaan sampah berbasis RT/RW pada dasarnya dapat dikembangkan sebagai unit usaha kecil. Namun, potensinya belum sepenuhnya terhubung dengan industri yang memiliki kewajiban Extended Producer Responsibility (EPR).
"Kita bisa mengatakan bank sampah ataupun pengelolaan sampah di tingkat RT, RW dan sebagainya sebagai mini UMKM yang sebenarnya belum terbentuk bisnis modelnya," jelasnya.
Baca juga: Khofifah: OMC Tunggu Rekomendasi BMKG, Hujan Merata di Jatim Disyukuri
Melalui InCircular, pemerintah ingin membangun keterhubungan antara kewajiban industri dengan inisiatif masyarakat. Sistem tersebut diharapkan mampu menciptakan closed-loop system, sekaligus memastikan asal-usul dan perjalanan material sampah dapat ditelusuri hingga menjadi bahan baku industri.
Leonardo mencontohkan Kabupaten Malang yang mulai mengembangkan fasilitas pengolahan material berskala kecil di Poncokusumo. Sementara Kota Probolinggo memiliki program pengurangan sampah plastik dan sistem pengumpulan, sedangkan Sidoarjo diarahkan memperkuat koneksi TPS3R dengan industri untuk mengurangi tekanan terhadap TPA Jabon.
Selain model bisnis, aspek logistik dan kelembagaan juga menjadi perhatian. Menurut Leonardo, pengelolaan sampah di daerah harus mempertimbangkan efektivitas pengumpulan, pemilahan hingga distribusi material ke industri.
Program InCircular sendiri dirancang berjalan selama lima tahun. Di tingkat nasional, Bappenas juga menyiapkan steering group ekonomi sirkular yang melibatkan sejumlah kementerian/lembaga dan mitra pembangunan.
"Setiap tahun punya komitmen untuk ada pertemuan rutin untuk meng-update pembelajaran dari satu lokasi ke lokasi yang lain," katanya.
Baca juga: Job Fair Inklusif Jatim Buka 4.807 Lowongan, Khofifah Ajak Pencari Kerja Manfaatkan Peluang
Direktur Urban Development Cluster GIZ Indonesia & ASEAN Thomas Foerch mengatakan, persoalan sampah membutuhkan solusi sistemik karena menyangkut berbagai sektor dan kepentingan.
Ia menyebut kerja sama Indonesia-Jerman dalam pengelolaan sampah telah mencakup pembangunan infrastruktur, penguatan sistem daur ulang dan pengumpulan sampah, penanganan sampah laut serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah.
Melalui InCircular, lima daerah percontohan akan memperoleh dukungan asistensi teknis, pengembangan organisasi, peningkatan kapasitas serta pertukaran pengetahuan dengan tenaga ahli nasional dan internasional.
Thomas berharap peluncuran program tersebut menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, industri, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
"Permasalahan sampah merupakan tantangan yang menyentuh kehidupan kita semua dan membutuhkan solusi sistemik serta kolaboratif," pungkasnya.(pps)
Editor : Redaksi