MERAHPUTIH I SUMENEP – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mendorong perempuan memperkuat literasi politik dan keberanian terlibat dalam pengambilan kebijakan publik. Perempuan dinilai harus mengambil peran aktif dalam demokrasi, bukan sekadar menjadi penonton.
Pesan tersebut disampaikan senator yang akrab disapa Ning Lia saat memberikan pendidikan politik kepada kader Fatayat NU Pragaan di Auditorium Kantor MWCNU Pragaan, Kabupaten Sumenep, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan bertema “Menyemai Kesadaran Politik dan Kepemimpinan Perempuan” itu merupakan bagian dari Festival Santri NU Pragaan untuk memperingati Hari Santri Nasional 2026.
Menurut Ning Lia, partisipasi politik tidak sebatas menduduki jabatan, tetapi juga mencakup kemampuan memahami regulasi, mengawal kebijakan, dan menyuarakan kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai ada ruang-ruang, tapi kita gak mengambil ruang itu,” tegasnya.
Ia mengajak kader Fatayat NU membekali diri dengan pengetahuan politik, keterampilan komunikasi, serta kemampuan menyampaikan aspirasi secara konstruktif.
Ning Lia juga memperkenalkan filosofi PEREMPUAN melalui sembilan karakter kepemimpinan, yakni Personality, Empathy, Responsibility, Equity, Motivation, Positivity, Universal, Analytical, dan Negotiation. Nilai-nilai tersebut mencakup kepribadian, empati, tanggung jawab, keadilan, motivasi, sikap positif, inklusivitas, pemikiran analitis, dan kemampuan bernegosiasi.
Selain penguatan kapasitas individu, ia menekankan pentingnya solidaritas antarkader perempuan melalui semangat woman support woman. Menurutnya, perempuan perlu saling mendukung agar memiliki kesempatan berkembang dan berkontribusi dalam organisasi maupun politik.
Ning Lia turut mengingatkan pentingnya memahami perkembangan kebijakan pemerintah, termasuk regulasi pendidikan yang berdampak pada masyarakat. Ia menilai, kritik dan masukan akan lebih efektif jika didasarkan pada pemahaman terhadap substansi kebijakan.
Di era digital, media sosial dan media daring juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan politik. Perempuan didorong mampu menganalisis isu publik sekaligus menyampaikan informasi secara menarik dan mudah dipahami masyarakat.
Ia berharap pendidikan politik tersebut melahirkan kader perempuan yang kritis, berani menyampaikan aspirasi, serta mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan proses pengambilan kebijakan tanpa meninggalkan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial.(pps)
Editor : Redaksi
