MERAHPUTIH I JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah menjaga biaya yang harus dibayar langsung jemaah haji agar tetap terjangkau. Arahan tersebut disampaikan saat menerima Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan perubahan sejumlah komponen biaya penyelenggaraan haji harus diikuti formulasi pembiayaan yang tidak menambah beban jemaah.
Baca juga: Prabowo Terima Surat Pengunduran Diri Gibran dari Jabatan Wapres
“Pada prinsipnya, Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan jemaah,” ujar Irfan.
Salah satu skema yang dibahas yakni mengatur kembali komposisi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dengan nilai manfaat. Presiden mengusulkan komposisi sekitar 52 persen Bipih dan 48 persen nilai manfaat.
Selain persoalan biaya, Prabowo meminta pembenahan menyeluruh terhadap ekosistem haji dan umrah. Pemerintah diminta memberantas praktik kartel, pelanggaran hingga kecurangan yang berpotensi merugikan calon jemaah.
“Beliau sangat mengapresiasi upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umrah dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran dan kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jemaah,” kata Irfan.
Perhatian juga diarahkan pada pengelolaan keuangan haji di bawah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden mendorong audit forensik untuk mengetahui kondisi faktual pengelolaan keuangan haji.
Baca juga: Prabowo Resmikan Sekolah Rakyat di Aceh, Perkuat Akses Pendidikan Anak
“Presiden ingin tahu fakta sebenarnya seperti apa kondisi keuangan haji. Presiden tadi mendorong supaya segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji agar lebih baik untuk masa depan jemaah haji,” ujar Dahnil.
Hasil audit tersebut nantinya diharapkan menjadi dasar untuk memperbaiki sekaligus merekonstruksi tata kelola keuangan haji agar lebih transparan, akuntabel dan berkelanjutan. Kementerian Haji dan Umrah akan berkoordinasi dengan lembaga terkait, termasuk BPKP, untuk menindaklanjuti arahan tersebut.
Pembenahan juga menyentuh persoalan antrean jemaah. Pemerintah sebelumnya melakukan validasi terhadap sekitar 5,7 juta data calon jemaah dan menemukan sekitar 400 ribu data yang dinilai tidak valid.
Baca juga: Kemenhaj Tertibkan Travel Haji dan Umrah, 50 Persen PPIU Tak Aktif
Dahnil menyebut proses validasi tersebut turut memberikan gambaran lebih faktual mengenai masa tunggu haji. Berdasarkan data yang telah dibersihkan, rata-rata masa tunggu jemaah yang berangkat tahun ini sekitar 14 tahun.
“Antrean faktualnya sekarang 14 tahun, sesuai dengan perintah Presiden mencari formula dan membereskan data-data yang invalid,” katanya.
Pemerintah kini mengarahkan pembenahan penyelenggaraan haji pada tiga hal utama: menjaga biaya yang ditanggung jemaah tetap terjangkau, memperkuat tata kelola keuangan, serta memastikan data dan antrean haji mencerminkan kondisi sebenarnya.(red)
Editor : Redaksi