MERAHPUTIH I JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah memperketat pengawasan penyelenggara ibadah haji dan umrah menyusul maraknya kasus penipuan yang merugikan jemaah. Penertiban dilakukan melalui penegakan hukum terhadap travel bermasalah serta pendataan ulang perizinan penyelenggara.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan, setiap hari terdapat ratusan kasus penipuan haji dan umrah. Ironisnya, sekitar 70 persen korban berasal dari masyarakat kurang mampu di pedesaan.
“Komitmen kami menghentikan praktik menjadikan agama sebagai komoditas. Saya menggunakan istilah lawan bandit agama, karena mereka memanfaatkan agama untuk kepentingan ilegal,” kata Dahnil di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Untuk memperkuat penindakan, Kemenhaj merevitalisasi fungsi Direktorat Jenderal Pengendalian sekaligus menyiapkan rekrutmen Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Petugas tersebut nantinya berkoordinasi dengan kepolisian dalam menangani pelanggaran penyelenggaraan ibadah.
Kemenhaj juga tengah mendata ulang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), serta kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah.
Dari sekitar 3.600 PPIU yang tercatat, sebanyak 50 persen diketahui tidak aktif. Sejumlah penyelenggara yang terbukti melakukan penipuan juga telah ditutup.
Dahnil menegaskan, hingga saat ini Kemenhaj belum menerbitkan izin baru bagi PPIU karena pemerintah masih menyelesaikan proses pembenahan data dan audit.
Masyarakat diminta melaporkan pihak yang mengaku telah mengurus atau memperoleh izin baru dengan mengatasnamakan kementerian.
Proses penertiban ditargetkan selesai bulan ini sehingga sistem perizinan baru dapat dibuka pada awal tahun depan.
“Orientasi Kementerian Haji dan Umrah adalah pelayanan dan perlindungan jemaah. Itu yang pertama dan utama bagi kami,” tegasnya.(red)
Editor : Redaksi
