Perlinsos Digital Surabaya Jangkau 1 Juta KK, Data Mobil Jadi Sorotan

harianmerahputih.id

MERAHPUTIH I SURABAYA – Akurasi data menjadi tantangan besar dalam penerapan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Kota Surabaya. Dari 1.004.298 kepala keluarga (KK) yang masuk pendataan, pemerintah kota masih menemukan ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi sosial ekonomi warga.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, ketidakakuratan data dapat memengaruhi pemeringkatan desil hingga menentukan apakah seseorang layak menerima bantuan sosial.

Baca juga: Surabaya Buka 3.013 Lowongan Kerja, Usia dan Penampilan Bukan Penghalang

Salah satu temuan terjadi di kawasan Manyar. Seorang warga yang secara kondisi rumah dan sosial ekonomi dinilai membutuhkan bantuan ternyata tercatat memiliki kendaraan mewah.

"Karena kemarin kita temukan di Manyar, mohon maaf orangnya dari segi struktur rumahnya, kondisi sosial ekonominya memang sangat perlu bantuan. Tapi di situ mereka mempunyai mobil," ujar Eddy, Sabtu (3/10/2026).

Setelah ditelusuri melalui Samsat, kendaraan tersebut diketahui merupakan Toyota Alphard. Warga yang bersangkutan mengaku bekerja sebagai pengemudi, sementara STNK kendaraan tercatat atas namanya.

Menurut Eddy, kondisi tersebut terjadi karena kendaraan sengaja diatasnamakan pengemudi untuk menghindari pajak progresif. Persoalannya, data kepemilikan kendaraan tetap terbaca sebagai aset milik warga dalam proses pemeringkatan.

"Ternyata dia mempunyai mobil Alphard. Tapi setelah ditanya dia driver, STNK (pemilik mobil) diatas namakan dia. Makanya kenapa kok seperti itu (tidak layak dapat bansos). Ternyata salah satunya adalah (pemilik mobil) untuk menghindari pajak progresif," jelasnya.

Temuan itu, kata Eddy, menunjukkan bahwa persoalan administrasi tidak bisa dipisahkan dari akurasi data perlindungan sosial. Kepemilikan kendaraan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya berpotensi membuat profil ekonomi warga terbaca keliru.

Karena itu, ia meminta warga yang kendaraan dalam STNK masih tercatat atas nama orang lain segera melakukan balik nama.

"Jadi saya juga sampaikan bagi warga yang mempunyai mobil STNK-nya atas nama orang lain segera dibalik nama," tegas Eddy.

Ia menilai ketertiban administrasi bukan sekadar urusan kepemilikan aset, tetapi turut menentukan apakah bantuan sosial benar-benar diterima warga yang membutuhkan.

"Ketika data itu tidak valid dampaknya juga ke mana-mana," katanya.

Pemkot Surabaya sendiri mengerahkan sekitar 14 ribu agen untuk mempercepat pendataan Perlinsos Digital. Mereka berasal dari unsur kepala dinas, camat, lurah, ASN pendamping, ketua RT/RW, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Baca juga: Antisipasi Banjir, Pemkot Surabaya Bersihkan Eceng Gondok di Kali Perbatasan

Pendataan lapangan dilakukan pada 18 Juni hingga 18 Juli 2026. Dari proses tersebut, sebanyak 219 ribu warga tidak ditemukan di alamat pendataan, sedangkan sekitar 26 ribu warga tercatat telah meninggal dunia.

Persoalan akurasi data juga ditemukan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya saat memeriksa warga yang mengajukan layanan perlindungan sosial.

Kepala Dinsos Surabaya Antiek Sugiharti mencontohkan warga lanjut usia yang dalam sistem tercatat masuk desil 6-10 sehingga dinilai tidak layak menerima bantuan. Setelah diverifikasi di lapangan, kondisi warga tersebut ternyata membutuhkan intervensi sosial.

Dinsos kemudian membantu warga mengajukan sanggah melalui sistem Perlinsos Digital.

"Sehingga kami melakukan bantu sanggah, karena beliau lansia tidak punya infrastruktur digital," kata Antiek.

Proses sanggah dilakukan dengan melengkapi data pendukung, termasuk foto kondisi rumah. Data tersebut kemudian dimasukkan ke aplikasi Perlinsos Digital dan dapat langsung ditelusuri statusnya.

Baca juga: PENS Pamerkan 135 Inovasi, Dorong Riset Kampus Tembus Industri

Menurut Antiek, mekanisme tersebut membuat warga tidak lagi sepenuhnya bergantung pada proses administratif berjenjang ketika menemukan data yang tidak sesuai.

"Yang paling dirasakan perubahan secara mendasar ini signifikan sekali adalah informasi yang langsung bisa diterima terkait dengan layanan sosial lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran," ujarnya.

Eddy menegaskan, Perlinsos Digital pada akhirnya akan menguji kualitas administrasi sekaligus keterhubungan data pemerintah. Semakin objektif data yang digunakan, semakin kecil peluang bantuan salah sasaran.

"Ketika Perlinsos Digital itu nanti diterapkan dan datanya betul-betul objektif, orang sudah tidak bisa menyalahkan siapa-siapa lagi. Jadi tertib administrasi itu adalah awal daripada bantuan sosial tepat sasaran," tandasnya.

Program Perlinsos Digital merupakan inisiatif Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP). Uji coba dimulai di Banyuwangi pada 2025 sebagai proyek percontohan, kemudian diperluas ke 43 kabupaten/kota, 153 kabupaten/kota, hingga kini menyasar 258 kabupaten/kota.

Pemerintah pusat menargetkan Perlinsos Digital dapat diterapkan secara nasional pada akhir 2026.(sub)

Editor : Redaksi

Politik
Berita Populer
Berita Terbaru