MERAHPUTIH I SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat kompetensi tenaga kerja sektor konstruksi melalui pelatihan dan uji sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Program ini digelar Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK) Jatim bersama DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur, Selasa (10/11).
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan jumlah tenaga ahli konstruksi bersertifikat sekaligus mendorong penerapan standar keselamatan kerja di setiap proyek pembangunan.
Baca juga: Emil Dardak Dorong Organisasi Perempuan Perluas Kontribusi dalam Pembangunan Jawa Timur
Kepala DPRKPCK Jatim Arif Endro Utomo mengatakan, sertifikasi tenaga ahli konstruksi jenjang 7 merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Namun, keterbatasan anggaran membuat pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.
Sebelumnya, program serupa telah dilaksanakan di Kabupaten Sumenep. Kali ini, Pemprov Jatim menggandeng REI untuk memperluas jangkauan sertifikasi. Ke depan, kerja sama tersebut diharapkan melibatkan lebih banyak asosiasi jasa konstruksi.
"Kemampuan kami dalam setahun kurang lebih hanya 100 tenaga ahli. Sementara jumlah tenaga ahli yang perlu mendapatkan perhatian diperkirakan lebih dari 1.000 orang. Karena itu, perlu inventarisasi untuk mengetahui berapa yang sudah memenuhi jenjang 7 dan berapa yang belum tersertifikasi," ujar Arif.
Menurutnya, kebutuhan tenaga ahli konstruksi juga belum merata di seluruh wilayah Jawa Timur. Kota besar seperti Surabaya relatif memiliki ketersediaan tenaga ahli yang lebih banyak. Sebaliknya, daerah yang jauh dari pusat perkotaan, seperti Sumenep dan Pacitan, masih membutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Pemprov Jatim melakukan intervensi dengan mendorong tenaga ahli dari daerah yang memiliki ketersediaan lebih untuk membantu wilayah yang masih kekurangan.
Baca juga: Khofifah Ajak Warga Jatim Lanjutkan Semangat Perjuangan Pahlawan
Selain itu, pemerintah provinsi juga berupaya membina tenaga konstruksi di kabupaten dan kota agar mampu memenuhi kebutuhan tenaga ahli secara mandiri.
Arif menegaskan, sertifikasi bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan kewajiban yang telah diatur dalam perundang-undangan jasa konstruksi. Bahkan, tenaga terampil seperti tukang juga dituntut memiliki sertifikat kompetensi.
"Ketika penyedia jasa memiliki tenaga ahli, minimal ahli muda, mereka bisa mengendalikan pekerjaan pihak ketiga atau mitra kerjanya sesuai aturan, SOP, dan standar yang berlaku," jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPD REI Jawa Timur Mochamad Ilyas menyatakan, pihaknya akan menggelar pelatihan secara berkala, baik daring maupun luring, dengan melibatkan Pemprov Jatim serta Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
Baca juga: Perempuan Lamongan Raih DPD RI Awards 2026, Ning Lia Beri Apresiasi
Pada pelaksanaan kali ini, tercatat 35 peserta mengikuti pelatihan secara online dan 35 peserta lainnya mengikuti pelatihan offline. Adapun peserta yang mengikuti ujian sertifikasi berjumlah 30 orang.
Ilyas menilai penguatan pemahaman K3 perlu terus dilakukan di lingkungan pengembang. Pasalnya, REI Jatim memiliki lebih dari 600 anggota dengan ribuan proyek yang tersebar di 38 kabupaten/kota.
Menurutnya, aspek keselamatan dan kesehatan kerja selama ini masih perlu mendapat perhatian lebih serius. Padahal, kecelakaan di lokasi proyek tidak hanya berdampak pada keselamatan pekerja, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum bagi pihak terkait.
Karena itu, REI Jatim mendorong seluruh anggotanya menjadikan standar K3 sebagai bagian penting dalam pelaksanaan setiap proyek konstruksi, bukan sekadar formalitas untuk memenuhi ketentuan.(pps)
Editor : Redaksi