MERAHPUTIH I JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong harus mengikuti mekanisme konstitusi. Proses tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan karena telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Yusril menjelaskan, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mewajibkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
"Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur MPR wajib menggelar sidang pemilihan Wakil Presiden paling lambat 60 hari. Ketentuan tersebut berlaku setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden," ujar Yusril dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam mekanisme tersebut, Presiden berwenang mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Selanjutnya, lembaga tersebut menentukan pengganti melalui sidang resmi sesuai ketentuan konstitusi.
Yusril menekankan, setiap tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden harus berjalan berdasarkan aturan dasar negara. Kepatuhan terhadap konstitusi dinilai penting untuk menjamin kepastian hukum sekaligus menjaga kesinambungan roda pemerintahan.
"Seluruh tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden harus berpedoman pada konstitusi demi menjaga kepastian hukum dan keberlangsungan pemerintahan. Ketentuan konstitusi harus menjadi landasan setiap proses pengisian jabatan tersebut," tegasnya.
Menanggapi pernyataan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, Yusril menyatakan MPR tidak memiliki kewajiban untuk menyetujui ataupun menolak pernyataan tersebut.
Menurutnya, pernyataan pengunduran diri itu menjadi dasar bagi MPR untuk menindaklanjuti proses sesuai konsekuensi konstitusional yang berlaku.
Dengan demikian, pengisian jabatan Wakil Presiden harus merujuk pada prosedur yang telah ditetapkan UUD 1945, termasuk batas waktu sidang MPR dan kewenangan Presiden dalam mengusulkan calon pengganti.(red)
Editor : Redaksi