MERAHPUTIH I JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai menyiapkan tahapan pengisian jabatan wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri pada Kamis (12/11). Dua tim khusus, yakni tim verifikasi dan tim ad hoc, resmi dibentuk untuk mengawal proses tersebut.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan pembentukan kedua tim itu seusai rapat gabungan di kompleks parlemen, Jumat (13/11). Dalam rapat yang sama, MPR juga mengusulkan pelaksanaan sidang paripurna pada 2 Desember 2026.
Baca juga: MPR Bahas Pengisian Kursi Wapres, Siapkan Pemilihan Pengganti Gibran
Muzani menjelaskan, tim verifikasi akan bertanggung jawab memeriksa kelengkapan dan keabsahan seluruh persyaratan calon wakil presiden yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto.
"Tim verifikasi ini tugasnya adalah verifikasi semua persyaratan calon Wakil Presiden," kata Muzani.
Tim tersebut beranggotakan 36 orang dan akan dipimpin salah satu dari sembilan pimpinan MPR. Mereka akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan dua calon yang diajukan Prabowo.
Sementara itu, tim ad hoc memiliki tugas berbeda. Tim beranggotakan 36 orang tersebut dipersiapkan untuk menyusun dokumen ketetapan MPR sebagai landasan pengangkatan wakil presiden baru.
Baca juga: Yusril Tegaskan Mekanisme Pengisian Jabatan Wapres, MPR Wajib Bersidang Maksimal 60 Hari
Kepemimpinan tim ad hoc akan melibatkan tiga Wakil Ketua MPR, termasuk perwakilan dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Meski demikian, MPR belum mengumumkan nama-nama pimpinan yang akan ditugaskan memimpin kedua tim tersebut.
Pembentukan dua tim ini menjadi langkah awal MPR dalam menyiapkan mekanisme pergantian wakil presiden. Lembaga tersebut berupaya memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur, mulai dari pemeriksaan administrasi calon hingga penyiapan keputusan pengangkatan.
Di sisi lain, seluruh fraksi di MPR disebut telah memiliki kesepahaman agar kekosongan jabatan wakil presiden tidak berlangsung terlalu lama.
Baca juga: Prabowo Terima Surat Pengunduran Diri Gibran dari Jabatan Wapres
Ketua Fraksi Gerindra di MPR, Habiburokhman, mengatakan para anggota MPR menginginkan proses pergantian berlangsung cepat tanpa menimbulkan ketegangan politik.
"Kita semua pengennya berjalan dengan kondusif, smooth, enggak ada gaduh, dan cepat. Kenapa? Karena memang jabatan ini enggak boleh terlalu lama dikosongkan," ujar Habiburokhman di kompleks parlemen, Jumat (13/11).
Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi modal politik untuk menjaga kelancaran proses pemilihan. MPR pun mulai menyiapkan perangkat kelembagaan agar pengisian jabatan wakil presiden dapat segera dituntaskan.(red)
Editor : Redaksi