MPR Sepakati Pemilihan Wapres Digelar 9 Desember, Prabowo Siapkan Dua Nama Pengganti Gibran

harianmerahputih.id
Ketua MPR Ahmad Muzani

MERAHPUTIH I JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyepakati perubahan jadwal sidang paripurna pemilihan wakil presiden (wapres) untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. Sidang yang semula dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026 kini diundur menjadi Rabu, 9 Desember 2026.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, penundaan tersebut merupakan usulan langsung Presiden Prabowo Subianto melalui surat resmi yang disampaikan kepada pimpinan MPR. Presiden meminta tambahan waktu untuk melakukan komunikasi dan pembahasan bersama partai-partai koalisi serta sejumlah tokoh sebelum mengajukan calon pengganti wapres.

Baca juga: Prabowo Desak Solidaritas ASEAN, Minta Anggota Saling Dukung di Panggung Global

Keputusan perubahan jadwal itu disampaikan Muzani seusai memimpin rapat gabungan bersama seluruh fraksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

Menurut Muzani, Presiden membutuhkan waktu lebih panjang untuk membicarakan sejumlah hal berkaitan dengan proses pengisian jabatan wakil presiden. Atas dasar itu, pemerintah mengusulkan agar agenda pemilihan sekaligus pengesahan wapres baru dilaksanakan satu pekan lebih lambat dari jadwal sebelumnya.

"Presiden memerlukan bicara dengan koalisi dan berbagai tokoh, karena itu presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan jabatan wapres diusulkan tanggal 9 Desember," kata Muzani.

Usulan tersebut kemudian dibahas dalam rapat gabungan MPR yang melibatkan seluruh fraksi. Setelah melalui pembahasan, seluruh peserta rapat menyetujui perubahan agenda tersebut.

Muzani menegaskan, 9 Desember 2026 telah ditetapkan sebagai tanggal pelaksanaan sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Agenda itu sekaligus mencakup proses pelantikan dan pengesahan wakil presiden yang terpilih.

"9 Desember 2026 hari Rabu adalah hari yang sudah disepakati untuk paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wapres sekaligus pelantikan dan pengesahan wapres RI," ujarnya.

Dengan keputusan tersebut, MPR memiliki waktu tambahan untuk mempersiapkan seluruh tahapan kelembagaan sebelum pemilihan berlangsung. Persiapan tidak hanya menyangkut agenda sidang, tetapi juga pemeriksaan kelengkapan administrasi dan persyaratan calon yang nantinya diajukan Presiden.

Baca juga: MPR Bentuk Dua Tim Persiapkan Pemilihan Wapres Pengganti Gibran, Paripurna Diusulkan 2 Desember

Untuk memastikan proses berjalan sesuai ketentuan, MPR telah membentuk dua perangkat khusus, yakni tim verifikasi dan tim ad hoc. Kedua tim tersebut akan menjalankan tugas berbeda dalam rangkaian proses pemilihan hingga pelantikan wakil presiden baru.

Tim verifikasi dipimpin Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. Tim ini bertugas melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dan kelengkapan dokumen calon yang diajukan Presiden.

Sementara itu, tim ad hoc diketuai Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau yang dikenal dengan sapaan Bambang Pacul. Pembentukan tim tersebut menjadi bagian dari persiapan MPR untuk menangani proses pengisian jabatan wapres yang kosong.

Posisi wakil presiden mengalami kekosongan setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis (12/11). Pengunduran diri tersebut membuat pemerintah dan lembaga legislatif harus menjalankan mekanisme konstitusional untuk menentukan pengganti hingga berakhirnya masa jabatan periode 2024-2029.

Dalam mekanisme yang berlaku, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Kedua nama tersebut selanjutnya akan dipilih melalui sidang paripurna untuk mengisi jabatan wapres yang kosong.

Baca juga: MPR Bahas Pengisian Kursi Wapres, Siapkan Pemilihan Pengganti Gibran

Prabowo memiliki batas waktu 14 hari untuk menyampaikan dua nama calon beserta dokumen persyaratan kepada MPR. Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 136 Tata Tertib MPR yang mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.

Dua nama yang nantinya disampaikan Presiden akan menjadi bagian penting dari proses pengambilan keputusan di MPR. Lembaga tersebut kemudian menjalankan tahapan pemilihan sesuai aturan sebelum menetapkan dan melantik wakil presiden baru.

Perubahan jadwal sidang menjadi 9 Desember sekaligus memberikan ruang bagi Presiden untuk melakukan komunikasi politik sebelum menentukan kandidat. Di sisi lain, MPR mulai mematangkan persiapan administratif dan teknis agar seluruh tahapan pengisian jabatan dapat berlangsung sesuai prosedur.

Dengan demikian, perhatian publik kini tertuju pada dua nama yang akan diajukan Prabowo untuk menduduki posisi orang nomor dua di Indonesia. Keputusan Presiden tersebut akan menjadi penentu arah proses pemilihan wapres baru untuk melanjutkan sisa masa pemerintahan 2024-2029.(red)

Editor : Redaksi

Politik
Berita Populer
Berita Terbaru