MERAHPUTIH I JAKARTA – Bareskrim Polri terus mendalami dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dikaitkan dengan perkara penyadapan ilegal. Hingga Kamis (19/11), penyidik telah memeriksa 59 orang saksi, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik mengungkap rangkaian peristiwa, mulai dari dugaan perencanaan hingga persiapan tindakan yang disinyalir mengarah pada kejahatan terhadap keamanan negara.
Baca juga: Bareskrim Tetapkan 72 Tersangka Karhutla, Pembukaan Lahan Sawit Diduga Jadi Motif
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, mengatakan seluruh saksi yang dinilai memiliki keterkaitan dengan perkara telah dimintai keterangan. Empat di antaranya merupakan perwira tinggi (Pati) Polri yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
"Semua saksi sudah kami periksa. Baik pada tersangka kasus penyadapan ilegal ya, juga saksi-saksi lainnya," kata Susatyo kepada wartawan di Bareskrim Polri, Kamis (19/11).
Ia menjelaskan, pemeriksaan tidak hanya menyasar para tersangka dalam perkara penyadapan, tetapi juga sejumlah pihak lain yang keterangannya berpotensi mengungkap keterlibatan orang-orang dalam dugaan makar tersebut.
"Semua tersangka pada penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi, juga saksi lain yang berpotensial, berdasarkan keterangan dan sebagainya untuk menjadi tersangka," imbuhnya.
Empat perwira tinggi yang dimaksud adalah mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi, serta mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso.
Pemeriksaan terhadap para perwira tinggi tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan perkara. Penyidik berupaya menghubungkan dugaan penyadapan ilegal dengan indikasi adanya tindakan lain yang masuk dalam penyelidikan dugaan makar.
Selain memeriksa puluhan saksi, Bareskrim juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perencanaan aksi makar. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian penyidik adalah posko yang disebut digunakan sebagai tempat perencanaan.
Dari rangkaian penggeledahan tersebut, polisi menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti lain yang dinilai berkaitan dengan perkara. Temuan itu selanjutnya akan dianalisis untuk mengetahui hubungan antara barang bukti, keterangan saksi, serta dugaan perbuatan yang sedang diselidiki.
Salah satu lokasi yang telah digeledah adalah posko milik Eko Hadi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.
Susatyo menegaskan, pembuktian perkara yang berkaitan dengan keamanan negara, khususnya tindak pidana makar, membutuhkan proses yang cermat. Penyidik tidak bisa hanya mengandalkan dugaan atau keberadaan sejumlah pihak dalam satu peristiwa, melainkan harus menguraikan secara jelas rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur pidana.
Menurutnya, terdapat tiga aspek utama yang menjadi perhatian penyidik, yakni pemufakatan, persiapan, dan permulaan pelaksanaan perbuatan.
"Kami harus menganalisa bahwa terdapat perbuatan persiapan. Kedua dari sejak pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan. Tiga hal ini yang menjadi fokus kami mengumpulkan barang bukti," tuturnya.
Baca juga: Hasil Tes DNA Perkuat Posisi Ridwan Kamil Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik
Ketiga aspek tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk menilai apakah rangkaian tindakan yang ditemukan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana makar. Karena itu, setiap keterangan saksi dan dokumen hasil penggeledahan akan diteliti untuk memperkuat konstruksi perkara.
Dalam proses penanganan kasus ini, Bareskrim Polri juga melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Lembaga tersebut dijadwalkan ikut dalam gelar perkara dugaan tindak pidana makar yang direncanakan berlangsung pada Kamis (19/11).
Pelibatan Kompolnas menjadi bagian dari proses penanganan perkara yang tengah menjadi perhatian publik. Melalui gelar perkara, penyidik akan memaparkan perkembangan penyidikan, alat bukti, serta konstruksi hukum yang digunakan untuk mendalami dugaan makar.
Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah meningkatkan status perkara dugaan makar ke tahap penyidikan. Peningkatan status tersebut menunjukkan bahwa polisi mulai melakukan proses penyidikan untuk mengungkap secara lebih mendalam dugaan tindak pidana yang dilaporkan.
Meski demikian, penyidik masih harus memastikan hubungan antara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan dugaan tindakan yang mengarah pada makar. Kedua perkara tersebut memiliki konstruksi hukum yang perlu dibuktikan berdasarkan alat bukti dan fakta yang ditemukan selama proses penyidikan.
Kasus ini sebelumnya mencuat melalui pengungkapan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang diduga dilakukan oleh sejumlah perwira tinggi Polri.
Berdasarkan temuan awal penyidik, dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden. Sejumlah pihak lain juga disebut menjadi korban, mulai dari kalangan menteri, tokoh politik, pengusaha, insan media hingga tokoh masyarakat.
Baca juga: Bareskrim Polri Pastikan Hasil Tes DNA Ridwan Kamil dan Anak Lisa Mariana Tak Cocok
Temuan awal tersebut membuat penyidik memperluas penelusuran terhadap dugaan praktik penyadapan yang diduga melibatkan Listyo Sigit bersama sejumlah anak buahnya.
Dalam perkara penyadapan ilegal, keempat perwira tinggi tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dari empat tersangka tersebut, tiga orang disebut telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Mabes Polri. Sementara itu, Ahrie Sonta dan Eko Hadi juga telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Perkembangan kasus ini kini memasuki tahap penting setelah penyidik memeriksa puluhan saksi, menggeledah sejumlah lokasi, serta mengumpulkan dokumen dan barang bukti yang diduga berkaitan dengan perencanaan makar.
Bareskrim masih memiliki pekerjaan besar untuk membuktikan seluruh rangkaian dugaan tindak pidana tersebut. Keterangan 59 saksi, hasil penggeledahan, dan analisis barang bukti akan menjadi dasar untuk menentukan apakah terdapat pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
Dengan melibatkan Kompolnas dalam gelar perkara, publik kini menanti sejauh mana penyidik mampu mengungkap dugaan penyadapan ilegal sekaligus mengurai konstruksi perkara makar yang menyeret nama sejumlah petinggi Polri tersebut.(red)
Editor : Redaksi