Kejati Jatim Tetapkan Empat Tersangka Korupsi KBS, Uang Rp3,27 Miliar Diduga Diselewengkan

Reporter : prass prasetyo
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja saat memberikan keterangan pers

MERAHPUTIH I SURABAYA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur membongkar dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS). Empat orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang menyeret jajaran internal perusahaan daerah tersebut bersama seorang advokat.

Penyidik menemukan dugaan penyimpangan uang kas PDTS KBS sepanjang 2025 hingga 2026 dengan nilai mencapai Rp3.270.559.452. Sebagian dana diduga digunakan untuk membiayai upaya menghentikan proses pemeriksaan perkara korupsi yang sebelumnya ditangani kejaksaan.

Baca juga: Kejati Jatim Tetapkan Tersangka Baru Korupsi ESDM, Mantan Kadis Diduga Nikmati Rp687,5 Juta

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, mengatakan empat tersangka ditetapkan pada Kamis (19/11/2026).

Mereka masing-masing berinisial MN selaku Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS, NW selaku Direktur Operasional dan Umum PDTS KBS, EES selaku anggota Badan Pengawas PDTS KBS, serta MM yang berprofesi sebagai advokat pada Kantor Maruf Syah & Partner.

"Total keseluruhan uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada kurun 2025 hingga 2026 sebesar Rp3.270.559.452," kata Punia.

Diduga Siapkan Rp2,41 Miliar untuk Tutup Perkara

Dalam konstruksi perkara yang diungkap penyidik, dugaan penyimpangan bermula sekitar Februari 2025. Saat itu, jajaran direksi dan sejumlah karyawan PDTS KBS mendapat panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak terkait pengaduan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenan.

Menghadapi pemeriksaan tersebut, NW dan MN kemudian menghubungi EES untuk mencari pengacara yang dapat membantu menyelesaikan persoalan hukum PDTS KBS.

EES selanjutnya mempertemukan keduanya dengan MM. Penyidik menduga advokat tersebut diminta mengupayakan agar perkara di Kejari Tanjung Perak dihentikan.

Untuk menjalankan upaya tersebut, MM disebut meminta biaya jasa hukum Rp100 juta dan dana Rp500 juta yang diklaim sebagai biaya penutupan perkara.

Permintaan itu disetujui NW dan MN. Dana kemudian dikeluarkan dari kas perusahaan melalui Kepala Departemen Keuangan PDTS KBS, Sutini. Namun, menurut penyidik, uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak.

Persoalan serupa kembali terjadi pada April 2025 ketika direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS diperiksa Kejati Jatim terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2023-2024.

MM kembali meminta biaya jasa hukum Rp100 juta serta dana Rp995 juta. Permintaan tersebut kembali disetujui NW dan MN.

Dalam perkembangannya, permintaan dana terus meningkat hingga total uang yang dikeluarkan mencapai Rp2,41 miliar. Namun, dana tersebut juga tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim. Pemeriksaan terhadap PDTS KBS tetap berlanjut.

Buat Dokumen Fiktif untuk Pertanggungjawaban Dana

Penyidik juga menemukan dugaan upaya merekayasa pertanggungjawaban atas uang yang telah dikeluarkan.

Baca juga: Terbukti Korupsi, Bupati Pati Nonaktif Sudewo Dihukum 8,5 Tahun Penjara

NW, MN, EES, dan MM diduga bersekongkol membuat dokumen seolah-olah pengeluaran tersebut merupakan kegiatan perusahaan yang sah.

Modusnya dilakukan melalui pembuatan perjanjian kerja sama layanan nonjasa hukum, laporan kajian dan peninjauan standar operasional prosedur (SOP) KBS, hingga sejumlah perjanjian kerja sama (PKS) fiktif.

Mereka juga diduga menerbitkan kuitansi honorarium konsultan hukum, biaya pendampingan layanan hukum, serta litigasi dengan nilai keseluruhan Rp2,41 miliar.

Dokumen-dokumen tersebut diduga digunakan untuk menutupi pengeluaran uang perusahaan yang tidak semestinya.

Tak hanya itu, penyidik menemukan pengeluaran kas lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yakni Rp707.775.022 pada 2025 dan Rp152.784.430 pada 2026.

Pengeluaran tersebut tercatat untuk kebutuhan operasional bahan bakar minyak (BBM), pembayaran tunjangan hari raya (THR), serta honorarium.

Saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan dana THR dan honorarium tersebut mengalir kepada anggota DPRD Surabaya, Punia menegaskan penyidik masih mendalami penggunaan uang tersebut.

"Untuk fakta yang kedua ini, berdasarkan keterangan yang ada, dipergunakan untuk kegiatan operasional BBM, pembayaran THR, dan honorarium. Nanti akan kami dalami lagi," ujarnya.

Punia juga belum bersedia mengungkap pihak yang menerima pembayaran honorarium tersebut. Menurut dia, penyidik masih menelusuri pertanggungjawaban internal perusahaan.

Baca juga: Sekdin ESDM Jatim Sebut Uang Rp50 Juta Dana CSR, Jaksa Berpegang pada BAP

Empat Tersangka Langsung Ditahan

Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, total uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp3,27 miliar.

Kejati Jatim menjerat para tersangka dengan sangkaan primer Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf A dan C UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara sangkaan subsider menggunakan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf A dan C KUHP serta ketentuan dalam UU Tipikor.

Usai penetapan tersangka, keempatnya langsung menjalani penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 19 November hingga 8 Desember 2026 di Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kejati Jatim.

Penyidik masih membuka kemungkinan pengembangan perkara, terutama untuk menelusuri aliran dana operasional, pembayaran THR, dan honorarium yang hingga kini belum terungkap secara terperinci.

Ketika ditanya mengenai potensi tersangka baru, Punia tidak menutup kemungkinan tersebut.

"Nanti kami kabarkan lagi. Kami coba berdasarkan fakta-faktanya," tegasnya.(pps)

Editor : Redaksi

Politik
Berita Populer
Berita Terbaru