Prabowo Tegas Atur Harga Gabah, Siap Keluarkan Peraturan Pemerintah


Foto: Prabowo saat memberikan pengarahan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (3/2). (Dok. Kementan)

MERAHPUTIHI JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melindungi petani dengan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Demi memastikan kebijakan ini berjalan efektif, ia siap menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) agar tidak ada lagi pengusaha penggilingan padi yang membeli gabah di bawah harga tersebut.

"Harga gabah kering panen yang dibeli dari petani harus Rp6.500. Saya siap keluarkan PP. Saya tidak main-main. Ini adalah masalah kebangsaan," ujar Prabowo saat memberikan pengarahan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (3/2).

Presiden menegaskan bahwa kesejahteraan petani sebagai produsen utama pangan adalah prioritas. Menurutnya, kebijakan harga ini harus dipatuhi oleh semua pihak, termasuk para pengusaha. "Pengusaha harus untung, tetapi tidak bisa seenaknya. Semua pihak harus menang—petani, pengusaha, dan konsumen," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyoroti pentingnya kedaulatan pangan. Ia menolak konsep pasar bebas yang tidak terkendali dan menyebut bahwa banyak negara telah berhasil mengatur kebijakan pertaniannya demi kesejahteraan rakyatnya. "Prinsip pasar iya, tetapi tidak boleh seenaknya," tegasnya.

Kunjungan mendadak Prabowo ke Kementerian Pertanian bertujuan untuk mendengar langsung laporan mengenai program swasembada pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan bahwa dalam tiga bulan terakhir, produksi padi mengalami peningkatan signifikan, tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

Menanggapi laporan tersebut, Prabowo kembali mengingatkan bahwa ketahanan pangan adalah kunci menuju negara maju. "Kalau kita mau jadi negara maju, pangan harus aman. Saya minta semua pihak bekerja dengan hati yang tulus, cinta tanah air, dan patriotisme yang tinggi," katanya.

Ia pun memberikan peringatan keras bagi pengusaha yang tidak mematuhi aturan ini. "Kalau tidak mau tunduk, tutup saja usahanya. Negara akan ambil alih penggilingan padi. Ini masalah hidup dan mati, ini masalah survival," tegasnya.

Dengan langkah tegas ini, Presiden Prabowo ingin memastikan kesejahteraan petani tetap terjaga dan Indonesia semakin dekat dengan swasembada pangan yang berkelanjutan. (red)