Reformasi Subsidi LPG: Arahan Tegas Presiden Prabowo untuk Efisiensi dan Ketepatan Sasaran


Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan keterangan pers kepada awak media usai pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 4 Februari 2025. Foto: BPMI Setpres/Rusman

MERAHPUTIH I JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya reformasi subsidi LPG dalam pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Instruksi ini bertujuan untuk memastikan subsidi benar-benar tepat sasaran serta mengurangi potensi penyalahgunaan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa skema subsidi LPG yang telah berjalan lebih dari dua dekade membutuhkan pembaruan. Dengan alokasi anggaran mencapai Rp87 triliun per tahun, pemerintah ingin memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat yang berhak.

“Harapannya, masyarakat mendapatkan harga LPG yang terjangkau. Namun, realitanya ada yang membeli hingga Rp25.000 per tabung, bahkan terjadi praktik pengoplosan. Ini jelas merugikan,” ujar Bahlil usai pertemuan.

Sebagai langkah konkret, pemerintah mengubah sistem distribusi LPG dengan menaikkan status pengecer menjadi subpangkalan yang lebih mudah diawasi. Melalui sistem ini, harga LPG akan lebih terkendali menggunakan teknologi informasi.

“Dengan status subpangkalan, mereka akan memiliki fasilitas serupa dengan pangkalan, sehingga harga bisa lebih transparan dan dikontrol melalui sistem IT,” jelasnya.

Terkait kritik soal minimnya sosialisasi kebijakan, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan pendampingan bagi pelaku usaha. Ia juga memastikan tidak ada biaya tambahan bagi subpangkalan dalam perubahan ini.

“Kami sadar ini kebijakan baru dan butuh adaptasi. Namun, reformasi ini penting demi memastikan subsidi benar-benar bermanfaat bagi rakyat,” tambahnya.

Presiden Prabowo pun menginstruksikan agar reformasi ini tidak menyulitkan masyarakat dalam memperoleh LPG. Dengan sistem distribusi yang lebih efisien, pemerintah menargetkan penggunaan anggaran yang lebih optimal dan subsidi yang lebih tepat sasaran.

“Tugas kami adalah memastikan subsidi ini sampai ke tangan yang berhak, tata kelolanya baik, dan rakyat tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan LPG,” pungkas Bahlil. (red)