Program Pemutihan Pajak Jatim Gaet Setengah Juta Wajib Pajak

MERAHPUTIH I SURABAYA — Program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa kembali mendapat sambutan hangat masyarakat. Sejak dimulai 14 Juli 2025, program ini telah dimanfaatkan oleh 511.178 wajib pajak hingga 6 Agustus 2025.

"Belum sebulan, antusiasme masyarakat luar biasa. Total pembebasan pajak sudah mencapai lebih dari Rp830 juta. Ini bukan hanya insentif fiskal, tapi bentuk kehadiran negara dalam membantu rakyat," ujar Khofifah di Surabaya, Jumat (8/8).

Dari total pembebasan tersebut, Rp385,6 juta dialokasikan untuk pajak progresif, sementara Rp445 juta ditujukan bagi kelompok rentan seperti pengemudi ojek online, masyarakat kurang mampu, dan pelaku usaha kecil.

Data Pemprov Jatim menunjukkan sebanyak 2.246 transaksi berasal dari warga miskin berdasarkan data P3KE, dengan total pembebasan Rp171,5 juta. Sementara, 2.962 transaksi dicatat dari pengemudi ojek online (Rp255,3 juta) dan 193 transaksi dari pemilik kendaraan roda tiga usaha kecil (Rp18,1 juta).

“Sering kali keterlambatan bayar pajak bukan karena tidak patuh, tapi karena tidak mampu. Maka kami hadir dengan kebijakan yang lebih empatik dan tepat sasaran,” tegas Khofifah.

Ia menambahkan, pendekatan fiskal berbasis keadilan sosial ini diharapkan bisa membangun kembali kepercayaan publik serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.

Program pemutihan PKB ini akan berlangsung hingga 31 Agustus 2025. Selain membebaskan denda keterlambatan, program ini juga menghapus tunggakan pokok pajak hingga tahun 2023 bagi kelompok rentan.

“Pembangunan tak bisa dipisahkan dari rasa keadilan. Ketika rakyat merasa didengar dan dibantu, maka kesadaran akan tumbuh dengan sendirinya,” ujar Khofifah.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan rakyat demi tercapainya pemulihan ekonomi yang inklusif.

“Pemerintah tidak berdiri sendiri. Kami hadir untuk memastikan tak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan,” tutupnya. (red)

Editor : Redaksi