Presiden Prabowo Tegaskan Percepatan Pembangunan Papua Lewat Sinergi dan Komite Eksekutif

MERAHPUTIH I JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di Tanah Papua. Langkah strategis ini ditempuh melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Penegasan itu disampaikan usai pelantikan Gubernur Papua Matius Fakhiri dan Ketua Komite Eksekutif Velix Vernando Wanggai di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10). Pelantikan ini menjadi momentum awal bagi pemerintah dalam merumuskan arah pembangunan Papua yang lebih inklusif, berkeadilan, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Gubernur Papua Matius Fakhiri menyebut amanah yang diterimanya bukan sekadar jabatan, melainkan tanggung jawab besar untuk membangun tanah kelahiran dengan semangat kebersamaan.

“Kami akan bekerja untuk seluruh rakyat Papua tanpa membeda-bedakan asal, agama, maupun suku. Kami satu, kami Papua, kami Indonesia,” tegas Matius.

Sebagai provinsi induk, Papua diharapkan menjadi contoh bagi daerah otonomi baru lainnya. Karena itu, Gubernur Matius memastikan koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan Komite Eksekutif akan diperkuat. Fokus utama pemerintahannya, lanjut dia, tertuju pada pembangunan sumber daya manusia, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan yang dianggap sebagai fondasi kemajuan jangka panjang.

Di sisi lain, Ketua Komite Eksekutif Velix Vernando Wanggai menuturkan bahwa Presiden Prabowo akan mengelola langsung arah kebijakan pembangunan Papua secara menyeluruh dan terintegrasi.

“Bapak Presiden memberi komitmen kuat untuk menangani Papua secara langsung. Agenda ini mencakup integrasi lintas kementerian, sektor swasta, hingga pemerintah provinsi dan kabupaten,” ujar Velix.

Velix juga menjelaskan bahwa Komite akan mengawal delapan agenda besar dalam kerangka Asta Cita Kontekstual Papua yang meliputi pembangunan politik, ekonomi, infrastruktur, pemerintahan, sosial budaya, olahraga, kesetaraan gender, hingga ekonomi kreatif.

“Negara harus hadir hingga ke pantai, pegunungan, pedalaman, dan rawa-rawa. Semua warga Papua berhak merasakan sentuhan negara,” tambahnya.

Komite Eksekutif ini akan berperan sebagai jembatan koordinasi antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Tanah Papua. Harapannya, setiap program pembangunan dapat dijalankan secara sinergis, terukur, dan membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua.(red)
 
 
 

Editor : Redaksi