Pemprov Jateng dan BPN Perkuat Sinergi Tata Ruang dan Ketahanan Pangan

MERAHPUTIH I SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jateng meneguhkan langkah strategis di bidang pertanahan, agraria, dan penataan ruang melalui penandatanganan nota kesepakatan, Senin (20/10/2025).

Penandatanganan yang berlangsung di aula Kanwil BPN Jateng itu dihadiri para bupati dan pejabat Pemprov. Kesepakatan ini menjadi payung kerja sama dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus memperkuat tata kelola aset dan investasi di daerah.

Dalam program tahun 2025, kedua pihak akan melakukan sertifikasi 240 bidang tanah di tiga kabupaten: Cilacap, Blora, dan Wonosobo. Lahan-lahan itu akan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Selain itu, juga dilakukan pemetaan Zona Nilai Tanah (ZNT) di Klaten serta sertifikasi 52 aset Pemprov di enam kabupaten, termasuk Sragen, Kudus, Banjarnegara, Tegal, Pemalang, dan Cilacap.

Kepala Kanwil BPN Jateng, Lampri, menegaskan pentingnya menjaga LP2B agar tidak beralih fungsi. “Lahan pangan ini adalah fondasi ketahanan pangan kita. Kalau sampai berubah fungsi, maka rantai pangan akan terganggu,” ujarnya.

Berdasarkan data BPN, luas Lahan Baku Sawah di Jawa Tengah mencapai 987.468 hektare. Sementara LP2B tersebar di Blora (48.967 ha), Cilacap (53.000 ha), dan Wonosobo (10.168 ha).

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menilai sertifikasi tanah menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun investor. Ia menegaskan posisi strategis Jateng yang berada di jantung Pulau Jawa memberi potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.

“Kalau tata ruang dan pertanahan kita kuat, investor pasti datang. Jawa Tengah bisa jadi episentrum ekonomi nasional,” kata Luthfi.

Ia juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara sektor pertanian dan industri. Dengan kontribusi sekitar 16,5 persen atau hampir 11 juta ton gabah nasional, Jawa Tengah disebut harus mampu menjaga ketahanan pangan sekaligus menyiapkan lahan industri yang terintegrasi.

“Saya minta kabupaten dan kota segera menyiapkan zonasi kawasan industri sebelum Desember 2025. Sistemnya harus satu pintu, perizinan mudah, dan lahan siap pakai,” tegasnya.

Selain urusan tata ruang, Luthfi menekankan peran BPN dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program perbaikan rumah tak layak huni. “Rumah yang layak akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dari kesehatan, pendidikan hingga produktivitas,” pungkasnya.(red) 

 

 

Editor : Redaksi